Showing 763 results

Archival description
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Surat Jawatan Kehewanan Daerah Istimewa Jogyakarta kepada Kementrian Pertanian, Bagian Politik Umum/Planning dan Dinas Kesejahteraan tentang SPD Penghasilan PKI Bulan Januari dan Pebruari 1953 dan bulan Agustus 1953.
Surat Jawatan Kehewanan Daerah Istimewa Jogyakarta kepada Kementrian Pertanian, Bagian Politik Umum/Planning dan Dinas Kesejahteraan tentang SPD Penghasilan PKI Bulan Januari dan Pebruari 1953 dan bulan Agustus 1953.
Pungutan
Pungutan
Surat Bupati P.P. Gunung Kidul kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pengiriman data-data penyelidikan macam-macam pungutan dari Kelurahan Ponjong, Paliyan dan Semin.
Surat Bupati P.P. Gunung Kidul kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pengiriman data-data penyelidikan macam-macam pungutan dari Kelurahan Ponjong, Paliyan dan Semin.
Surat Bupati P.P. Gunung Kidul kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang data penyelidikan macam-macam pungutan dari Kapanewon Tepus dan Semanu.
Surat Bupati P.P. Gunung Kidul kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang data penyelidikan macam-macam pungutan dari Kapanewon Tepus dan Semanu.
Daftar adanya macam-macam pungutan dari Kapanewon Panjatan, Kelurahan Pleret
Daftar adanya macam-macam pungutan dari Kapanewon Panjatan, Kelurahan Pleret
Daftar adanya macam-macam pungutan dari Kapanewon Wates, Kelurahan Wates, Kab. Kulonprogo.
Daftar adanya macam-macam pungutan dari Kapanewon Wates, Kelurahan Wates, Kab. Kulonprogo.
Daftar adanya macam-macam pungutan dari Kapanewon Ngawen, Kelurahan Jurang Jero, Alip dan Bedji.
Daftar adanya macam-macam pungutan dari Kapanewon Ngawen, Kelurahan Jurang Jero, Alip dan Bedji.
Ralat Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 174/1970 tentang pembentukan daerah yang setingkat desa di Daerah Kotamadya dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 15/1969.
Ralat Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 174/1970 tentang pembentukan daerah yang setingkat desa di Daerah Kotamadya dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 15/1969.
Politik
Politik
Teks Proklamasi Jogjakarta.
Teks Proklamasi Jogjakarta.
Results 11 to 20 of 763