Menampilkan 317 hasil
Deskripsi ArsipSurat Nomor : 5250/aI dari Kementerian Penerangan kepada Pimpinan Fonds Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 350.000,-.
Surat Nomor : 5250/aI dari Kementerian Penerangan kepada Pimpinan Fonds Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 350.000,-.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 737/12/1/Agr tanggal 11 Maret 1960 dari Jawatan Agraria DIY kepada Kepala Daerah DIY tentang kerugian hasil Pamong Ngawen.
Surat Nomor : 737/12/1/Agr tanggal 11 Maret 1960 dari Jawatan Agraria DIY kepada Kepala Daerah DIY tentang kerugian hasil Pamong Ngawen.
Surat nomor : 8/I/-/Kp/49 dari Pem. Kab. Sleman kepada tuan Wedana Sleman tengah mengenai laporan daerah Kapanewon Sleman yang diserang oleh Belanda dari dua jurusan yaitu jurusan Sleman-Kepitu-Blunyah dan desa Jabung serta jurusan Kawedanan Bangunkerto, Turi ke desa Kadisobo.
Surat nomor : 8/I/-/Kp/49 dari Pem. Kab. Sleman kepada tuan Wedana Sleman tengah mengenai laporan daerah Kapanewon Sleman yang diserang oleh Belanda dari dua jurusan yaitu jurusan Sleman-Kepitu-Blunyah dan desa Jabung serta jurusan Kawedanan Bangunkerto, Turi ke desa Kadisobo.
Surat Nomor : A. 25-48-41/Aw. 134-40 tanggal 18 Oktober 1954 dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang penyampaian lampiran beberapa surat berkaitan dengan keabsahan perkawinan dalam rangka mendapatkan tunjangan pensiun, dsb.
Surat Nomor : A. 25-48-41/Aw. 134-40 tanggal 18 Oktober 1954 dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang penyampaian lampiran beberapa surat berkaitan dengan keabsahan perkawinan dalam rangka mendapatkan tunjangan pensiun, dsb.
Surat nomor: - dari Pemerintah Militer Kapanewon Pakem kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai laporan serangan.
Surat nomor: - dari Pemerintah Militer Kapanewon Pakem kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai laporan serangan.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Surat Nomor : DPU/12633/II tertanggal 6 Nopember 1954 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul tentang penyampaian surat turunan dari Kementrian Agama perihal peraturan perkawinan diluar hukum
Surat Nomor : DPU/12633/II tertanggal 6 Nopember 1954 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul tentang penyampaian surat turunan dari Kementrian Agama perihal peraturan perkawinan diluar hukum
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Hasil 261 s.d 270 dari 317