Menampilkan 763 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Pidato J.M Menteri Negara Koordinator Keamanan Dalam Negeri Hamnegku Buwono ke-IX tentang Pengembalian Yogyakarta ke tangan Pemerintah RI.
Pidato J.M Menteri Negara Koordinator Keamanan Dalam Negeri Hamnegku Buwono ke-IX tentang Pengembalian Yogyakarta ke tangan Pemerintah RI.
Pidato Njoto dalam Konggres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia tanggal 7-14 September 1959 yang berjudul “Jadikan Manifesto Politik Presiden Soekarno Pegangan Dalam Membantu Menyokong Kabinet Kerja”.
Pidato Njoto dalam Konggres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia tanggal 7-14 September 1959 yang berjudul “Jadikan Manifesto Politik Presiden Soekarno Pegangan Dalam Membantu Menyokong Kabinet Kerja”.
Pidato Pembukaan Ketua MPRS Chaerul Saleh pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke II Tahun 1963, tanggal 15 Mei 1963.
Pidato Pembukaan Ketua MPRS Chaerul Saleh pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke II Tahun 1963, tanggal 15 Mei 1963.
Pidato sambutan Let. Kol. D. Nanlohy (Anggota MPRS Wakil Maluku) berjudul dengan Panji Pancasila membebaskan Irian Barat.
Pidato sambutan Let. Kol. D. Nanlohy (Anggota MPRS Wakil Maluku) berjudul dengan Panji Pancasila membebaskan Irian Barat.
Politik
Politik
Program Kabupaten Pamong Praja Bantul Tahun 1952 disusun oleh Bagian Kemakmuran Kelurahan.
Program Kabupaten Pamong Praja Bantul Tahun 1952 disusun oleh Bagian Kemakmuran Kelurahan.
Proklamasi kembalinya kekuasaan pemerintah di seluruh DIY ke tangan Pemerintah RI, yang berkedudukan di Ibu Kota Yogyakarta.
Proklamasi kembalinya kekuasaan pemerintah di seluruh DIY ke tangan Pemerintah RI, yang berkedudukan di Ibu Kota Yogyakarta.
Proses perbal Lurah Desa Palbapang bahwa No. 439/u69 menerangkan bahwa Atmaredjo usia 70 tahun jabatan Kamituwa tidak bersangkut G30S/PKI.
Proses perbal Lurah Desa Palbapang bahwa No. 439/u69 menerangkan bahwa Atmaredjo usia 70 tahun jabatan Kamituwa tidak bersangkut G30S/PKI.
Pungutan
Pungutan
Radiogram dari Mendagri Nomor : EAPM 32/1/13 kepada Gubernur/Bupati/ Walikota KDH seluruh Indonesia berkenaan dengan Instruksi Mendagri tanggal 23 Pebruari 1967 nomor : 4 tahun 1967 tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Radiogram dari Mendagri Nomor : EAPM 32/1/13 kepada Gubernur/Bupati/ Walikota KDH seluruh Indonesia berkenaan dengan Instruksi Mendagri tanggal 23 Pebruari 1967 nomor : 4 tahun 1967 tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Hasil 281 s.d 290 dari 763