Showing 763 results

Archival description
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Advanced search options
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Surat nomor: - dari Pemerintah Militer Kapanewon Pakem kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai laporan serangan.
Surat nomor: - dari Pemerintah Militer Kapanewon Pakem kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai laporan serangan.
Surat nomor : 482/PM/49 dari Pemerintah Militer Kapanewon Cangkringan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai lporan singkat tentang peninjauan daerah Wukirsari.
Surat nomor : 482/PM/49 dari Pemerintah Militer Kapanewon Cangkringan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai lporan singkat tentang peninjauan daerah Wukirsari.
Keagamaan
Keagamaan
Surat Nomor: 550 tanggal 16 Agustus 1929 dari Asisten Resident t/b voor Agrarische Zaken kepada Regent Bantul tentang pemberian pekerjaan kepada enam orang pakuncen di Imogiri untuk membersihkan anak tangga di makam.
Surat Nomor: 550 tanggal 16 Agustus 1929 dari Asisten Resident t/b voor Agrarische Zaken kepada Regent Bantul tentang pemberian pekerjaan kepada enam orang pakuncen di Imogiri untuk membersihkan anak tangga di makam.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 4 tahun 1967 kepada Gubernur/Walikota/Bupati KDH di seluruh Indonesia tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 4 tahun 1967 kepada Gubernur/Walikota/Bupati KDH di seluruh Indonesia tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Results 281 to 290 of 763