Showing 317 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Advanced search options
Print preview View:
Keputusan Musyawarah Pantja Tunggal DIY tanggal 22 Juni 1964 tentang permasalahan yang timbul seputar UGM.
Keputusan Musyawarah Pantja Tunggal DIY tanggal 22 Juni 1964 tentang permasalahan yang timbul seputar UGM.
Surat Walikota Yogyakarta kepada SP. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah DIY tentang Komplek Gadjah Mada di Bulak Sumur menjadi Daerah Kotapraja.
Surat Walikota Yogyakarta kepada SP. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah DIY tentang Komplek Gadjah Mada di Bulak Sumur menjadi Daerah Kotapraja.
Surat Keputusan Presiden RI nomor : 117 tahun 1967 tentang Susunan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dengan ketuanya Sri sultan Hamengku Buwono IX.
Surat Keputusan Presiden RI nomor : 117 tahun 1967 tentang Susunan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dengan ketuanya Sri sultan Hamengku Buwono IX.
Surat dari Kapanewon Gamping kepada R.R.M Gamping mengenai rumah terbakar oleh Belanda pada tanggal 24 Maret 1949 jam 10.00 (pagi).
Surat dari Kapanewon Gamping kepada R.R.M Gamping mengenai rumah terbakar oleh Belanda pada tanggal 24 Maret 1949 jam 10.00 (pagi).
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Laporan dari Ketua DK VI Krapyak kepada Panewu Sleman mengenai patrol Belanda ke Krapyak yang masuk ke rumah Kertorejo dan Harjosumanto pada tanggal 21 Mei 1949.
Laporan dari Ketua DK VI Krapyak kepada Panewu Sleman mengenai patrol Belanda ke Krapyak yang masuk ke rumah Kertorejo dan Harjosumanto pada tanggal 21 Mei 1949.
Daftar keganasan Belanda di Kapanewon Sleman
Daftar keganasan Belanda di Kapanewon Sleman
Sosial
Sosial
Surat pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan Presidium Kabinet nomor: 127/U/KEP/12/1966
Surat pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan Presidium Kabinet nomor: 127/U/KEP/12/1966
Radiogram dari Mendagri Nomor : EAPM 32/1/13 kepada Gubernur/Bupati/ Walikota KDH seluruh Indonesia berkenaan dengan Instruksi Mendagri tanggal 23 Pebruari 1967 nomor : 4 tahun 1967 tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Radiogram dari Mendagri Nomor : EAPM 32/1/13 kepada Gubernur/Bupati/ Walikota KDH seluruh Indonesia berkenaan dengan Instruksi Mendagri tanggal 23 Pebruari 1967 nomor : 4 tahun 1967 tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Results 291 to 300 of 317