Showing 763 results
Archival description1 results with digital objects Show results with digital objects
Surat nomor : 482/PM/49 dari Pemerintah Militer Kapanewon Cangkringan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai lporan singkat tentang peninjauan daerah Wukirsari.
Surat nomor : 482/PM/49 dari Pemerintah Militer Kapanewon Cangkringan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai lporan singkat tentang peninjauan daerah Wukirsari.
Keagamaan
Keagamaan
Surat Nomor: 550 tanggal 16 Agustus 1929 dari Asisten Resident t/b voor Agrarische Zaken kepada Regent Bantul tentang pemberian pekerjaan kepada enam orang pakuncen di Imogiri untuk membersihkan anak tangga di makam.
Surat Nomor: 550 tanggal 16 Agustus 1929 dari Asisten Resident t/b voor Agrarische Zaken kepada Regent Bantul tentang pemberian pekerjaan kepada enam orang pakuncen di Imogiri untuk membersihkan anak tangga di makam.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 4 tahun 1967 kepada Gubernur/Walikota/Bupati KDH di seluruh Indonesia tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 4 tahun 1967 kepada Gubernur/Walikota/Bupati KDH di seluruh Indonesia tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Results 301 to 310 of 763