Showing 317 results
Archival descriptionDaftar kerugian akibat penyerbuan tentara Belanda sampai dengan tanggal 7 Mei 1949 di Kabupaten Sleman.
Daftar kerugian akibat penyerbuan tentara Belanda sampai dengan tanggal 7 Mei 1949 di Kabupaten Sleman.
Surat dari Kapanewon Sayegan nomor : 398/IK kepada Kanjeng Bupati Sleman mengenai kerugian rakyat akibat keganasan Belanda.
Surat dari Kapanewon Sayegan nomor : 398/IK kepada Kanjeng Bupati Sleman mengenai kerugian rakyat akibat keganasan Belanda.
Surat nomor : 280/PM/5/49 dari PMDODMI/409 kepada Bupati Sleman mengenai daftar kerugian akibat keganasan Belanda.
Surat nomor : 280/PM/5/49 dari PMDODMI/409 kepada Bupati Sleman mengenai daftar kerugian akibat keganasan Belanda.
Surat nomor : 33/K/32 tanggal 31 Maret 1949 dari Pemerintah Wilayah Kapanewon Cangkringan mengenai Laporan Gerakan Musuh.
Surat nomor : 33/K/32 tanggal 31 Maret 1949 dari Pemerintah Wilayah Kapanewon Cangkringan mengenai Laporan Gerakan Musuh.
Daftar Korban Perang dari Kalurahan Jagatirta, Sendangtirta, dan Berbah
Daftar Korban Perang dari Kalurahan Jagatirta, Sendangtirta, dan Berbah
Kesehatan
Kesehatan
Surat Kawat Kepala Dinas Sosial Daerah DIY kepada Dirjen Kesehatan Anak/Keluarga di Jakarta tentang permohonan untuk segera diotorisir uang Rp. 60.000,00 untuk bantuan Joni dan Syahril.
Surat Kawat Kepala Dinas Sosial Daerah DIY kepada Dirjen Kesehatan Anak/Keluarga di Jakarta tentang permohonan untuk segera diotorisir uang Rp. 60.000,00 untuk bantuan Joni dan Syahril.
Kependudukan
Kependudukan
Keputusan Presidium Cabinet Nomor : 127/U/KEP/12/1966 tentang peraturan ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Keputusan Presidium Cabinet Nomor : 127/U/KEP/12/1966 tentang peraturan ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Surat Edaran dari Departemen Kehakiman Nomor : J.A. 2/1/9 kepada Semua Bupati KDH atau Walikota/KDH di seluruh Indonesia tentang prosedur pergantian nama berdasarkan Keppres. Nomor : 127/U/KEP/12/1966.
Surat Edaran dari Departemen Kehakiman Nomor : J.A. 2/1/9 kepada Semua Bupati KDH atau Walikota/KDH di seluruh Indonesia tentang prosedur pergantian nama berdasarkan Keppres. Nomor : 127/U/KEP/12/1966.
Results 51 to 60 of 317