Menampilkan 446 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat nomor : KD 1/38/8 dari Kepala Dinas Keuangan DIY kepada Kepala Dinas Social DIY tentang menyetorkan uang sebesar Rp. 187,50 dari para pegawai Dinas Keuangan untuk sumbangan para korban banjir sempor.
Surat nomor : KD 1/38/8 dari Kepala Dinas Keuangan DIY kepada Kepala Dinas Social DIY tentang menyetorkan uang sebesar Rp. 187,50 dari para pegawai Dinas Keuangan untuk sumbangan para korban banjir sempor.
Surat Nomor : FN/B/1867 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Sdr. Moehadi Cs mengenai menambah modal buat usaha pabrik kertas.
Surat Nomor : FN/B/1867 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Sdr. Moehadi Cs mengenai menambah modal buat usaha pabrik kertas.
Surat Nomor : FN/1B/2631 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta tentang pertunjukkan film.
Surat Nomor : FN/1B/2631 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta tentang pertunjukkan film.
Surat Nomor : FN/1B/2165/48 dari Fonds Nasional Indonesia Pusat kepada KRT. Honggowongso (Wakil Ketua I) Fonds Nasional Indonesia Yogyakarta mengenai Undangan Rapat Pengurus di Kantor Fonds Nasional Indonesia Pusat di Gondomanan 43 Yogyakarta.
Surat Nomor : FN/1B/2165/48 dari Fonds Nasional Indonesia Pusat kepada KRT. Honggowongso (Wakil Ketua I) Fonds Nasional Indonesia Yogyakarta mengenai Undangan Rapat Pengurus di Kantor Fonds Nasional Indonesia Pusat di Gondomanan 43 Yogyakarta.
Surat Nomor : FN/1B/2160/48 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta (Wakil Ketua II) mengenai pengiriman Peta Indonesia.
Surat Nomor : FN/1B/2160/48 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta (Wakil Ketua II) mengenai pengiriman Peta Indonesia.
Surat Nomor : FN/1B/2123 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta mengenai Kiosk.
Surat Nomor : FN/1B/2123 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta mengenai Kiosk.
Surat Nomor : DPU/5028/II dari jawatan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tentang Verantwoording uang dan bahanmakan bahaya gunung merapi.
Surat Nomor : DPU/5028/II dari jawatan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tentang Verantwoording uang dan bahanmakan bahaya gunung merapi.
Surat Nomor : DPU/1773a dari Djawatan Pemerintahan DIY kepada Residen Surakarta tentang permintaan teks peraturan tentang Dewan Desa.
Surat Nomor : DPU/1773a dari Djawatan Pemerintahan DIY kepada Residen Surakarta tentang permintaan teks peraturan tentang Dewan Desa.
Surat Nomor : DPU/13739/I dari Kepala Djawatan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul tentang turunan dari turunan surat K.D.N. Direktorat Otonomi/Desentralisasi tanggal 10 Nopember 1956 Nomor : 9/54/33, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9/1956/ berkaitan dengan Enclave Imogiri.
Surat Nomor : DPU/13739/I dari Kepala Djawatan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul tentang turunan dari turunan surat K.D.N. Direktorat Otonomi/Desentralisasi tanggal 10 Nopember 1956 Nomor : 9/54/33, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9/1956/ berkaitan dengan Enclave Imogiri.
Surat Nomor : DD.25/I/42, tanggal 11 Januari 1956 dari Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kepada Para Gubernur Kepala DIY, para Residen, para Walikota, para Bupati di seluruh Indonesia tentang jawaban Pemerintah (Kabinet Boehanoedin) atas pemandangan umum babak II Tahun 1955 mengenai soal kedesaan.
Surat Nomor : DD.25/I/42, tanggal 11 Januari 1956 dari Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kepada Para Gubernur Kepala DIY, para Residen, para Walikota, para Bupati di seluruh Indonesia tentang jawaban Pemerintah (Kabinet Boehanoedin) atas pemandangan umum babak II Tahun 1955 mengenai soal kedesaan.
Hasil 81 s.d 90 dari 446