Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 723 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 5 Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada Dewan Pemerintah Daerah Diy tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan penyakit PES di Djebugan
Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada Dewan Pemerintah Daerah Diy tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan penyakit PES di Djebugan
Jawaban Atas Pertanyaaan para Anggota Seksi β€œD” DPR RI dalam rangka Pembicaraan Anggaran Belanja 1957 Kementrian Perhubungan.
Jawaban Atas Pertanyaaan para Anggota Seksi β€œD” DPR RI dalam rangka Pembicaraan Anggaran Belanja 1957 Kementrian Perhubungan.
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1964,tanggal 17 Juli 1964 tentang pelaksanaan penguasaan tanah pertanian absentee oleh pemerintah.
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1964,tanggal 17 Juli 1964 tentang pelaksanaan penguasaan tanah pertanian absentee oleh pemerintah.
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang penetapan ganti rugi dan izin penggarapan tanah,kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang penetapan ganti rugi dan izin penggarapan tanah,kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1962,tabggal 4 Agustus 1962 tentang penguasaan tanah kelebihandari batas maximum oleh pemerintah.
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1962,tabggal 4 Agustus 1962 tentang penguasaan tanah kelebihandari batas maximum oleh pemerintah.
Instruksi Kepala Daerah DIY No.7/II/D/61, tanggal 29 September1961 tentang Realisasi Pembentukan panitia land reform di Daerah TK II Kecamatan dan Krelurahan se DIY
Instruksi Kepala Daerah DIY No.7/II/D/61, tanggal 29 September1961 tentang Realisasi Pembentukan panitia land reform di Daerah TK II Kecamatan dan Krelurahan se DIY
Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Ikhtisar Ringkasan Kemajuan Usaha Badan Pengantar Tourisme β€œINDASTO” Hingga Pertengahan Desember 1955
Ikhtisar Ringkasan Kemajuan Usaha Badan Pengantar Tourisme β€œINDASTO” Hingga Pertengahan Desember 1955
Hasil 671 s.d 680 dari 723