Showing 723 results
Archival descriptionKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian Kendaraan Bermotor.
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian Kendaraan Bermotor.
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian KBM
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian KBM
Surat No. 211/47/17 tanggal 7 Agustus 1972 dari Kadin Lalin dan angkatan jalan raya kepada Kepala percetakan Negara RI, Jakarta tentang penyerahan daftar permohonan izin trayek antara Provinsi bagi mobil bis untuk dimuat dalam Berita Negara.
Surat No. 211/47/17 tanggal 7 Agustus 1972 dari Kadin Lalin dan angkatan jalan raya kepada Kepala percetakan Negara RI, Jakarta tentang penyerahan daftar permohonan izin trayek antara Provinsi bagi mobil bis untuk dimuat dalam Berita Negara.
Realisasi target luas panenan dan Produksi bulan Januari – Desember 1964 Dinas Pertanian DIY.
Realisasi target luas panenan dan Produksi bulan Januari – Desember 1964 Dinas Pertanian DIY.
Laporan keadaan penyaluran bensin di DIY tanggal 21 Juni 1965 dari Dinas Perekonomian DIY.
Laporan keadaan penyaluran bensin di DIY tanggal 21 Juni 1965 dari Dinas Perekonomian DIY.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Pengiriman skema susunan Pamong Praja dan Rukun KampungDalam DIY untuk melengkapi kebutuhan dalam kantor Tourisme Caban.
Pengiriman skema susunan Pamong Praja dan Rukun KampungDalam DIY untuk melengkapi kebutuhan dalam kantor Tourisme Caban.
Verslag rapat Tourisme Natour Jawa Tengah di Pekalongan Pada Hari Sabtu dan Ahad Tanggal 17 dan 18 Maret 1956
Verslag rapat Tourisme Natour Jawa Tengah di Pekalongan Pada Hari Sabtu dan Ahad Tanggal 17 dan 18 Maret 1956
Results 331 to 340 of 723