Showing 723 results
Archival descriptionKeputusan Kepala Daerah DIY No.53/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.26,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.53/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.26,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.51/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.20,Yogyakarta kepada Sdr.Siswosumarto.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.51/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.20,Yogyakarta kepada Sdr.Siswosumarto.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.52/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.24,Yogyakarta kepada Sdr.KRT. Pangaraokusumo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.52/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.24,Yogyakarta kepada Sdr.KRT. Pangaraokusumo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No. 29/1971 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara yang terletak di Jl. Drian Wates, Kulon Progo kepada Adnandan M.choizun bertempat tinggal di Jl.Drian,Wates,Kulon Progo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No. 29/1971 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara yang terletak di Jl. Drian Wates, Kulon Progo kepada Adnandan M.choizun bertempat tinggal di Jl.Drian,Wates,Kulon Progo.
Keptusan Kepala Daerah DIY No.38/1971,tanggal 18 Pebruari 1971.tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir harga tanah dan melaksanakan/menyelesaikan pemberian “hak milik” kepada para penghuni perumahan rakyat di kelurahan Trirenggo,Kec. Bantul,Kab. Bantul.
Keptusan Kepala Daerah DIY No.38/1971,tanggal 18 Pebruari 1971.tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir harga tanah dan melaksanakan/menyelesaikan pemberian “hak milik” kepada para penghuni perumahan rakyat di kelurahan Trirenggo,Kec. Bantul,Kab. Bantul.
Surat Depertemen dalam Negri Jakarta No.Des/3/30,tanggal 2 September 1966 tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negri No.13 Th.1966 khusus mengenai peremajaan alat perlengkapan Daerah.
Surat Depertemen dalam Negri Jakarta No.Des/3/30,tanggal 2 September 1966 tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negri No.13 Th.1966 khusus mengenai peremajaan alat perlengkapan Daerah.
Surat dari Kabupaten PP Kulon Progo DIY No.12300/IV/4265/7 tanggal 15 Oktober 1955 kepada Kepala Jawatan Agraria DIY. Tentang Masalah serobot-menyerobot tanah akibat sistem maro di Kulon Progo.
Surat dari Kabupaten PP Kulon Progo DIY No.12300/IV/4265/7 tanggal 15 Oktober 1955 kepada Kepala Jawatan Agraria DIY. Tentang Masalah serobot-menyerobot tanah akibat sistem maro di Kulon Progo.
Surat dari Bupati PP Bantul DIY No.8818/Pr/2680 tanggal 3 Nopember 1955 tentang permohonan untuk mengadakan pertemuan untuk memberikan pertimbangan agar tidak terjadi Masalah serobot-menyerobot tanah akibat sistem maro.
Surat dari Bupati PP Bantul DIY No.8818/Pr/2680 tanggal 3 Nopember 1955 tentang permohonan untuk mengadakan pertemuan untuk memberikan pertimbangan agar tidak terjadi Masalah serobot-menyerobot tanah akibat sistem maro.
Surat dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunung Kidul No.Pr/539/A/7-46/Rh tanggal 31 Desemeber 1955 kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemberitahuan bahwa di Gunung Kidul tidak ada kejadian serobot-menyerobot tanah akibat sistem maro.
Surat dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunung Kidul No.Pr/539/A/7-46/Rh tanggal 31 Desemeber 1955 kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemberitahuan bahwa di Gunung Kidul tidak ada kejadian serobot-menyerobot tanah akibat sistem maro.
Prakosodiningrat /anggota panitia Daerah B wakil dari Jawatan Pemerintahan Umum tanggal 31 Agustus 1956 tentang pendapat/saran mengenai tambahan pembayaran kekurangan Daerah A.
Prakosodiningrat /anggota panitia Daerah B wakil dari Jawatan Pemerintahan Umum tanggal 31 Agustus 1956 tentang pendapat/saran mengenai tambahan pembayaran kekurangan Daerah A.
Results 601 to 610 of 723