Menampilkan 723 hasil
Deskripsi ArsipKementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system “maro”
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system “maro”
Kementrian Kesehatan Dinas pemberantasan PES Daerah Yogyakarta No. K/1141/X/P-58. Kepada Jawatan Agraria DIY di Yogyakarta tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan PES di Djebugan/Trirenggo/Bantul,
Kementrian Kesehatan Dinas pemberantasan PES Daerah Yogyakarta No. K/1141/X/P-58. Kepada Jawatan Agraria DIY di Yogyakarta tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan PES di Djebugan/Trirenggo/Bantul,
Kepala Daerah DIY kepada kepala Provinsi DIY tanggal 23 April 1973. Hal : pengutusan Kepala DLLAJR Provinsi DIY ke Jakarta.
Kepala Daerah DIY kepada kepala Provinsi DIY tanggal 23 April 1973. Hal : pengutusan Kepala DLLAJR Provinsi DIY ke Jakarta.
Kepala Jwatan Agraria Daerah DIY,Surat izin pemerintah Daerah DIY No. 8/P/1959 tentang pemberian izin penggunaan tanah Pemda DIY sebagian dari tanah persil SG. Yang terletak di Ngipik, Kal. Hargobinangun,Kap.pakem,kab. Sleman
Kepala Jwatan Agraria Daerah DIY,Surat izin pemerintah Daerah DIY No. 8/P/1959 tentang pemberian izin penggunaan tanah Pemda DIY sebagian dari tanah persil SG. Yang terletak di Ngipik, Kal. Hargobinangun,Kap.pakem,kab. Sleman
Kepetusan Kepala Daerah DIY No.12/1971,tanggal 21 Januari 1971 tentang pembentukan team penerbitan penerimaan dan intesfiklasi Pemungutan uang kebaktian murid.
Kepetusan Kepala Daerah DIY No.12/1971,tanggal 21 Januari 1971 tentang pembentukan team penerbitan penerimaan dan intesfiklasi Pemungutan uang kebaktian murid.
Kepetusan Kepala Daerah DIY No.35/1964, tanggal 2 April 1964 tentang perubahan dan penambahan Instruksi Kepala Daerah DIY No.7690/II/D/61 tentang realisasi pembentukan panitia Landeform di Daerah-daerah TK II Kecamatan dan kelurahan se DIY.
Kepetusan Kepala Daerah DIY No.35/1964, tanggal 2 April 1964 tentang perubahan dan penambahan Instruksi Kepala Daerah DIY No.7690/II/D/61 tentang realisasi pembentukan panitia Landeform di Daerah-daerah TK II Kecamatan dan kelurahan se DIY.
Keptusan Kepala Daerah DIY No.38/1971,tanggal 18 Pebruari 1971.tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir harga tanah dan melaksanakan/menyelesaikan pemberian “hak milik” kepada para penghuni perumahan rakyat di kelurahan Trirenggo,Kec. Bantul,Kab. Bantul.
Keptusan Kepala Daerah DIY No.38/1971,tanggal 18 Pebruari 1971.tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir harga tanah dan melaksanakan/menyelesaikan pemberian “hak milik” kepada para penghuni perumahan rakyat di kelurahan Trirenggo,Kec. Bantul,Kab. Bantul.
Keputusan Bupati kepala daerah Bantul No. 77/B/Kep/BT/1973 tentang proyek penanggulangan kemungkinan paceklik dalam Daerah Kab. Bantul
Keputusan Bupati kepala daerah Bantul No. 77/B/Kep/BT/1973 tentang proyek penanggulangan kemungkinan paceklik dalam Daerah Kab. Bantul
Keputusan dirjen pendidikan Deartemen Pendidikan dan Kebudayaab No. 11/set/Kep/1972 tentang pembentukan penitia penelitian penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara Tingkat Dirhen Pendidikan
Keputusan dirjen pendidikan Deartemen Pendidikan dan Kebudayaab No. 11/set/Kep/1972 tentang pembentukan penitia penelitian penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara Tingkat Dirhen Pendidikan
Hasil 61 s.d 70 dari 723