Pratinjau hasil cetak Tutup
Menampilkan 798 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Keputusan Kepala Daerah DIY No.58/1971 tentang pembentukan βPanitia Penaksirβ harga tanah dan menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di komplek ST/STM Yogyakarta, Kalurahan TjaturTunggal, Depok, Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.58/1971 tentang pembentukan βPanitia Penaksirβ harga tanah dan menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di komplek ST/STM Yogyakarta, Kalurahan TjaturTunggal, Depok, Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.63/1971, tanggal 8 Maret 1971 tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir tanah dan penyelesaian pembelian tanah di Kal.Sendangsari,Kal.Jawatan Pengasih Kulon Progo untuk keperluan pembuatan Bendungan Pengasih.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.63/1971, tanggal 8 Maret 1971 tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir tanah dan penyelesaian pembelian tanah di Kal.Sendangsari,Kal.Jawatan Pengasih Kulon Progo untuk keperluan pembuatan Bendungan Pengasih.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.95/1971 tentang pemberian izin sementara atas tanah Pemerintah Daerah DIY,disebelah selatan Jl. Djuminahan Purwokinanti kepada Muljono alias Tembong bertrempat tinggal di Kampung Purwokinanti PA I/318,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.95/1971 tentang pemberian izin sementara atas tanah Pemerintah Daerah DIY,disebelah selatan Jl. Djuminahan Purwokinanti kepada Muljono alias Tembong bertrempat tinggal di Kampung Purwokinanti PA I/318,Yogyakarta.
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai penetapan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai penetapan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai peraturan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai peraturan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan rapat pengurus harian yayasan badan pembelian padi pada tanggal 13 September 1960 tentang rencana pembagian Jeep didasarkan atas hasil pembelian padi. tutup bulan juli dan laporan kontrolir
Keputusan rapat pengurus harian yayasan badan pembelian padi pada tanggal 13 September 1960 tentang rencana pembagian Jeep didasarkan atas hasil pembelian padi. tutup bulan juli dan laporan kontrolir
Keputusan Tjatur tunggal Gunung Kidul pada Musyawarah kerja di Wonosari tanggal 14 pebruari 1963 mengenai penyelewengan gula pasir untuk rekyat Kapanewon Paliyan
Keputusan Tjatur tunggal Gunung Kidul pada Musyawarah kerja di Wonosari tanggal 14 pebruari 1963 mengenai penyelewengan gula pasir untuk rekyat Kapanewon Paliyan
Hasil 101 s.d 110 dari 798