Showing 797 results
Archival descriptionPertambangan
Pertambangan
Perhubungan
Perhubungan
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian Kendaraan Bermotor.
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian Kendaraan Bermotor.
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian KBM
Surat pertelaan otobis-otobis mobil Gerabag baru yang disahkan untuk pertama kali dalam bulan Juli 1970 di DIY dari juru Periksa Pengujian KBM
Surat No. 211/47/17 tanggal 7 Agustus 1972 dari Kadin Lalin dan angkatan jalan raya kepada Kepala percetakan Negara RI, Jakarta tentang penyerahan daftar permohonan izin trayek antara Provinsi bagi mobil bis untuk dimuat dalam Berita Negara.
Surat No. 211/47/17 tanggal 7 Agustus 1972 dari Kadin Lalin dan angkatan jalan raya kepada Kepala percetakan Negara RI, Jakarta tentang penyerahan daftar permohonan izin trayek antara Provinsi bagi mobil bis untuk dimuat dalam Berita Negara.
Realisasi target luas panenan dan Produksi bulan Januari – Desember 1964 Dinas Pertanian DIY.
Realisasi target luas panenan dan Produksi bulan Januari – Desember 1964 Dinas Pertanian DIY.
Laporan keadaan penyaluran bensin di DIY tanggal 21 Juni 1965 dari Dinas Perekonomian DIY.
Laporan keadaan penyaluran bensin di DIY tanggal 21 Juni 1965 dari Dinas Perekonomian DIY.
Pariwisata
Pariwisata
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Results 361 to 370 of 797