Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 730 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 5 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Keputusan Kepala Daerah DIY No.51/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.20,Yogyakarta kepada Sdr.Siswosumarto.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.51/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.20,Yogyakarta kepada Sdr.Siswosumarto.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.52/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.24,Yogyakarta kepada Sdr.KRT. Pangaraokusumo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.52/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.24,Yogyakarta kepada Sdr.KRT. Pangaraokusumo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.53/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.26,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.53/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.26,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.54/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di komplek Colombo No.34,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.54/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di komplek Colombo No.34,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.55/1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di Basen 9 A,Yogyakarta kepada R.W Sastroprojosuhardjo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.55/1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di Basen 9 A,Yogyakarta kepada R.W Sastroprojosuhardjo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.57/1971 tentang pembentukan panitia penaksir penaksir tanah serta meyelesaikan pembelian tanah milik Sukardani dan Kertoharjo yang terletak di Jl. Raja Yogyakarta-magelang(KM 4)Sinduadi,Mlati,Sleman untuk pembangunan kantor Sub. Proyek Gunung Merapi,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.57/1971 tentang pembentukan panitia penaksir penaksir tanah serta meyelesaikan pembelian tanah milik Sukardani dan Kertoharjo yang terletak di Jl. Raja Yogyakarta-magelang(KM 4)Sinduadi,Mlati,Sleman untuk pembangunan kantor Sub. Proyek Gunung Merapi,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.58/1971 tentang pembentukan β€œPanitia Penaksir” harga tanah dan menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di komplek ST/STM Yogyakarta, Kalurahan TjaturTunggal, Depok, Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.58/1971 tentang pembentukan β€œPanitia Penaksir” harga tanah dan menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di komplek ST/STM Yogyakarta, Kalurahan TjaturTunggal, Depok, Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.63/1971, tanggal 8 Maret 1971 tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir tanah dan penyelesaian pembelian tanah di Kal.Sendangsari,Kal.Jawatan Pengasih Kulon Progo untuk keperluan pembuatan Bendungan Pengasih.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.63/1971, tanggal 8 Maret 1971 tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir tanah dan penyelesaian pembelian tanah di Kal.Sendangsari,Kal.Jawatan Pengasih Kulon Progo untuk keperluan pembuatan Bendungan Pengasih.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.95/1971 tentang pemberian izin sementara atas tanah Pemerintah Daerah DIY,disebelah selatan Jl. Djuminahan Purwokinanti kepada Muljono alias Tembong bertrempat tinggal di Kampung Purwokinanti PA I/318,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.95/1971 tentang pemberian izin sementara atas tanah Pemerintah Daerah DIY,disebelah selatan Jl. Djuminahan Purwokinanti kepada Muljono alias Tembong bertrempat tinggal di Kampung Purwokinanti PA I/318,Yogyakarta.
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Hasil 81 s.d 90 dari 730