𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)

Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)

Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan

Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan

Jawaban Atas Pertanyaaan para Anggota Seksi “D” DPR RI dalam rangka Pembicaraan Anggaran Belanja 1957 Kementrian Perhubungan.

Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada Dewan Pemerintah Daerah Diy tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan penyakit PES di Djebugan

Jawatan pemerintah umum DIY Kepada Bupati P.P. Keapala Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Mei 1956, perihal Peninjauan Dieng dan Sekitarnya.

Kementerian dalam negeri Jakarta kepada Gubernur jawa barat di Bandung perihal laporan gerakan koperasi di Cirebon tanggal 11 Juni 1955

𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Level Deskripsi

Menampilkan 730 hasil

Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)

Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan

Jawaban Atas Pertanyaaan para Anggota Seksi “D” DPR RI dalam rangka Pembicaraan Anggaran Belanja 1957 Kementrian Perhubungan.

Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada Dewan Pemerintah Daerah Diy tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan penyakit PES di Djebugan

Jawatan pemerintah umum DIY Kepada Bupati P.P. Keapala Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Mei 1956, perihal Peninjauan Dieng dan Sekitarnya.

Jawatan Sosial Provinsi DIY kepada walikota Kota Pradja DIY perihal izin penjaualn hasil hutan tanggal 12 April 1951

Kantor Kabupaten Cilacap Kepada Tourisme d/a JPU DIY, Tanggal 21-9-1959perihal kunjungan ke pulau Nusa Kambangan

Kata Sambutan Sri Sultan Hamengkubowono IX, Ketua Dewan Tourisme Indonesia

Kebutuhan areal tanaman tembakau Vorstenlanden tahun 1964/1965

Kementerian dalam negeri Jakarta kepada Gubernur jawa barat di Bandung perihal laporan gerakan koperasi di Cirebon tanggal 11 Juni 1955