Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 804 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 5
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.881/16/III/Agr kepada Ny. Ady Widya Kuasa nona Yap Hway Nio Jl.Idjon No.21, Malang tentang izin pemindahan hak atas tanah HGB No.B.199/Gondomanan.
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.881/16/III/Agr kepada Ny. Ady Widya Kuasa nona Yap Hway Nio Jl.Idjon No.21, Malang tentang izin pemindahan hak atas tanah HGB No.B.199/Gondomanan.
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.880/16/III/Agr kepada Na. Widyawati Taniwidjaja dan Na. Erna Kentjiana Jl.P.Diponogoro No.37, Yogyakarta tentang izin pemindahan hak atas tanah HGB No.B.196/Jetis.
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.880/16/III/Agr kepada Na. Widyawati Taniwidjaja dan Na. Erna Kentjiana Jl.P.Diponogoro No.37, Yogyakarta tentang izin pemindahan hak atas tanah HGB No.B.196/Jetis.
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.872/16/III/Agr kepada Ny. Viktor Lumban Toeoean terlahir porman Hoetabarat Desa Rogoyodan kel.Sinduadi Mlati Sleman,Yogyakarta tentang izin pemindahan hak atas tanah hak milik No.4/Mg
Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.872/16/III/Agr kepada Ny. Viktor Lumban Toeoean terlahir porman Hoetabarat Desa Rogoyodan kel.Sinduadi Mlati Sleman,Yogyakarta tentang izin pemindahan hak atas tanah hak milik No.4/Mg
Dewan Pemerintah Petani DIY No.16/IV/0-56 tanggal 1 September 1957 tentang persetujuan pemberian tambahan kerugian kepada panitia Daerah B kepala Jawatan Agraria DIY.
Dewan Pemerintah Petani DIY No.16/IV/0-56 tanggal 1 September 1957 tentang persetujuan pemberian tambahan kerugian kepada panitia Daerah B kepala Jawatan Agraria DIY.
Dewan Pemerintah DIY keputusan DPD DIY No. 19/1952 tentang pemberian izin untuk memakai tanah pemerintah DIY terletak di tepi jalan Code kepada panitia pendirian masjid peringatan syuhada.
Dewan Pemerintah DIY keputusan DPD DIY No. 19/1952 tentang pemberian izin untuk memakai tanah pemerintah DIY terletak di tepi jalan Code kepada panitia pendirian masjid peringatan syuhada.
Dewan Pemerintah Daerah DIY No.8149/ID/58. Kepada kepala Jwatan Gedung-gedung Negri Daerah Yogyakarta tentang tanah untuk kantor P.U.H di Tjokrokusuman dan tanah untuk perumahan pegawai di Kuntjen.
Dewan Pemerintah Daerah DIY No.8149/ID/58. Kepada kepala Jwatan Gedung-gedung Negri Daerah Yogyakarta tentang tanah untuk kantor P.U.H di Tjokrokusuman dan tanah untuk perumahan pegawai di Kuntjen.
Dewan Pemerintah Daerah DIY No.5784/S/D/59 tanggal 21 Agustus 1959 kepada Kementrian Agraria urusan politik Agraria dan perencana di Jakarta. Tentang tanah-tanah milik Indonesia yang tidak diketahui siapa dan atau dimana pemiliknya.
Dewan Pemerintah Daerah DIY No.5784/S/D/59 tanggal 21 Agustus 1959 kepada Kementrian Agraria urusan politik Agraria dan perencana di Jakarta. Tentang tanah-tanah milik Indonesia yang tidak diketahui siapa dan atau dimana pemiliknya.
Depertemen dalam Negri dan Otonomi Daerah Depertemen Agraria RI No. Pen 19/31/34 tanggal 28 Oktober 1960,kepada Gubernur kepala Daerah, Bupati kepala Daerah, Pejabat Agraria, tentang Pelaksanaan Undang-undang No.2 tahun 1960 dalam perjanjian bagi hasil.
Depertemen dalam Negri dan Otonomi Daerah Depertemen Agraria RI No. Pen 19/31/34 tanggal 28 Oktober 1960,kepada Gubernur kepala Daerah, Bupati kepala Daerah, Pejabat Agraria, tentang Pelaksanaan Undang-undang No.2 tahun 1960 dalam perjanjian bagi hasil.
Depertemen Agraria Biro Landeform,tanggal 7 Nopember 1961 tentang pedoman pelaksanaan Landeform tahap pertama.
Depertemen Agraria Biro Landeform,tanggal 7 Nopember 1961 tentang pedoman pelaksanaan Landeform tahap pertama.
Departemen Pertanian Direktorat jenderal Kehutanan Direktorat, Reboisasi dan Rehabilitasi No. 1416/H-9/I,II,III/1972 kepada segenap instansi kehutanan di seluruh Indonesia tentang permintaan questioner mengenai kabut yang mengganggu penerbangan
Departemen Pertanian Direktorat jenderal Kehutanan Direktorat, Reboisasi dan Rehabilitasi No. 1416/H-9/I,II,III/1972 kepada segenap instansi kehutanan di seluruh Indonesia tentang permintaan questioner mengenai kabut yang mengganggu penerbangan
Hasil 771 s.d 780 dari 804