Menampilkan 805 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Anak/Keluarga
Kesejahteraan Anak/Keluarga
Keputusan walikkota kepala daerah Kota Madya Yogyakarta No. 128/KD/1974 tentang pembentukan team penagih sisa hutang Bimas
Keputusan walikkota kepala daerah Kota Madya Yogyakarta No. 128/KD/1974 tentang pembentukan team penagih sisa hutang Bimas
Keputusan Tjatur tunggal Gunung Kidul pada Musyawarah kerja di Wonosari tanggal 14 pebruari 1963 mengenai penyelewengan gula pasir untuk rekyat Kapanewon Paliyan
Keputusan Tjatur tunggal Gunung Kidul pada Musyawarah kerja di Wonosari tanggal 14 pebruari 1963 mengenai penyelewengan gula pasir untuk rekyat Kapanewon Paliyan
Keputusan rapat pengurus harian yayasan badan pembelian padi pada tanggal 13 September 1960 tentang rencana pembagian Jeep didasarkan atas hasil pembelian padi. tutup bulan juli dan laporan kontrolir
Keputusan rapat pengurus harian yayasan badan pembelian padi pada tanggal 13 September 1960 tentang rencana pembagian Jeep didasarkan atas hasil pembelian padi. tutup bulan juli dan laporan kontrolir
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai peraturan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai peraturan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai penetapan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai penetapan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Hasil 691 s.d 700 dari 805