Menampilkan 1649 hasil

Deskripsi Arsip
DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM (AGENDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.B (NOMOR: 1679-3328) TAHUN 2001 Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

1570 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

SK Kepala Daerah DIY No 137/1974 tentang penyelesaian tarip-tarip jasa Dinas DLLAJR DIY.
SK Kepala Daerah DIY No 137/1974 tentang penyelesaian tarip-tarip jasa Dinas DLLAJR DIY.
SK Kepala Dinas Kehutan tentang penempatan rumah dinas Kehutanan.
SK Kepala Dinas Kehutan tentang penempatan rumah dinas Kehutanan.
SK Kepala Dinas Kehutanan DIY No 23/1974 tentang penetapan harga pokok hasil hutan.
SK Kepala Dinas Kehutanan DIY No 23/1974 tentang penetapan harga pokok hasil hutan.
SK Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY No 001/DTK/1972 tentang pelaksanaan pemberian subsidi pada proye...
SK Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY No 001/DTK/1972 tentang pelaksanaan pemberian subsidi pada proyek home insdustri monter radio di Kab. Bantul.
SK Kepala Direktorat Koperasi DIY tentang penempatan koperasi dalam klasifikasi. No:095/DIR12/D2/...
SK Kepala Direktorat Koperasi DIY tentang penempatan koperasi dalam klasifikasi. No:095/DIR12/D2/1/74
SK Kepala Kantor wilayah Ditjend Koperasi Prop. DIY tentang pengesahan koperasi sebagai badan huk...
SK Kepala Kantor wilayah Ditjend Koperasi Prop. DIY tentang pengesahan koperasi sebagai badan hukum. No:032/B.II/III/2/Xi
SK Kepala Kanwil Dep. Kes. Dinas Kesehatan Prop. DIY No 4517/IV/SPRG/Proy/1977 tentang pembentuka...
SK Kepala Kanwil Dep. Kes. Dinas Kesehatan Prop. DIY No 4517/IV/SPRG/Proy/1977 tentang pembentukan Badan Pengawas Pembangunan/Direksi Pembangunan Sekolah Pengatur Rawat Gigi DIY.
SK Kepala Kanwil Dep. Perdagangan di Sentolo Kulon Progo.
SK Kepala Kanwil Dep. Perdagangan di Sentolo Kulon Progo.
SK Mendagrai tentang pengesahan SK Bupati Dati II tentang pengadaan Kredi/Hutang kepada BPD Yogya...
SK Mendagrai tentang pengesahan SK Bupati Dati II tentang pengadaan Kredi/Hutang kepada BPD Yogyakarta.
SK Mendagri tentang penetapan APBD dan belanja daerah.
SK Mendagri tentang penetapan APBD dan belanja daerah.
Hasil 1461 s.d 1470 dari 1649