Menampilkan 1649 hasil

Deskripsi Arsip
DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM (AGENDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.B (NOMOR: 1679-3328) TAHUN 2001 Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

1570 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

SK Menteri Pertanian No 054/SK/Mentan/BPB/1973 tentang perubahan lampiran SK Menteri Pertanian No...
SK Menteri Pertanian No 054/SK/Mentan/BPB/1973 tentang perubahan lampiran SK Menteri Pertanian No 044/SK/Mentan/BPB tentang jadual penggunaan pupuk dan insektisida.
SK Menteri Pertanian No 042/SK/Mentan/BPB/1975 tentang program intensifikasi sayur-sayuran.
SK Menteri Pertanian No 042/SK/Mentan/BPB/1975 tentang program intensifikasi sayur-sayuran.
SK Menteri Perhubungan tentang Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.
SK Menteri Perhubungan tentang Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.
SK Menteri Perhubungan 1975-1976 tentang penyesuaian tarif angkutan jalan raya dalam daerah Prop....
SK Menteri Perhubungan 1975-1976 tentang penyesuaian tarif angkutan jalan raya dalam daerah Prop. Sumatra Selatan.
SK Menteri Perdagangan No 67/Kp/II/1976 tentang tata niaga kopra, minyak kelapa dan hasil-hasil k...
SK Menteri Perdagangan No 67/Kp/II/1976 tentang tata niaga kopra, minyak kelapa dan hasil-hasil kelapa lainnya di Dati II Riau.
SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang penunjukan pelaksana wewenang untuk penetapa...
SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang penunjukan pelaksana wewenang untuk penetapan status rumahnegeri.
SK Menteri Keuangan tentang penetapan besarbya cess Pemda DIY.
SK Menteri Keuangan tentang penetapan besarbya cess Pemda DIY.
SK Menteri Keuangan tentang keringanan/pembebasan bea masuk atas penyetoran barng-barang.
SK Menteri Keuangan tentang keringanan/pembebasan bea masuk atas penyetoran barng-barang.
SK Menteri Keuangan RI tentang perubahan susunan pejabat Kantor Bendahara negara DIY.
SK Menteri Keuangan RI tentang perubahan susunan pejabat Kantor Bendahara negara DIY.
SK Mendagri tentang penetapan APBD dan belanja daerah.
SK Mendagri tentang penetapan APBD dan belanja daerah.
Hasil 171 s.d 180 dari 1649