Menampilkan 1571 hasil

Deskripsi Arsip
DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM (AGENDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.B (NOMOR: 1679-3328) TAHUN 2001 Dengan objek digital
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
SK Menteri Pertanian No 476/Kpts/OP/7/1978 tentang pembentukan komisi obat hewan.
SK Menteri Pertanian No 476/Kpts/OP/7/1978 tentang pembentukan komisi obat hewan.
SK Menteri Pertanian No 463/Kpts/Um/12/1975 tentang pedoman penanaman Kapas.
SK Menteri Pertanian No 463/Kpts/Um/12/1975 tentang pedoman penanaman Kapas.
SK Menteri Pertanian No 407/Kpts/Ukku/7/1978 tentang penetapan besarnya biaya penukuran dan pengk...
SK Menteri Pertanian No 407/Kpts/Ukku/7/1978 tentang penetapan besarnya biaya penukuran dan pengkajian hasil hutan.
SK Menteri Pertanian No 165/Kpts/Um/4/1974 tentang penunjukkan pemimpin proyek dalam lingkungan B...
SK Menteri Pertanian No 165/Kpts/Um/4/1974 tentang penunjukkan pemimpin proyek dalam lingkungan Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian.
SK Menteri Pertanian No 054/SK/Mentan/BPB/1973 tentang perubahan lampiran SK Menteri Pertanian No...
SK Menteri Pertanian No 054/SK/Mentan/BPB/1973 tentang perubahan lampiran SK Menteri Pertanian No 044/SK/Mentan/BPB tentang jadual penggunaan pupuk dan insektisida.
SK Menteri Pertanian No 042/SK/Mentan/BPB/1975 tentang program intensifikasi sayur-sayuran.
SK Menteri Pertanian No 042/SK/Mentan/BPB/1975 tentang program intensifikasi sayur-sayuran.
SK Menteri Perhubungan tentang Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.
SK Menteri Perhubungan tentang Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali.
SK Menteri Perhubungan 1975-1976 tentang penyesuaian tarif angkutan jalan raya dalam daerah Prop....
SK Menteri Perhubungan 1975-1976 tentang penyesuaian tarif angkutan jalan raya dalam daerah Prop. Sumatra Selatan.
SK Menteri Perdagangan No 67/Kp/II/1976 tentang tata niaga kopra, minyak kelapa dan hasil-hasil k...
SK Menteri Perdagangan No 67/Kp/II/1976 tentang tata niaga kopra, minyak kelapa dan hasil-hasil kelapa lainnya di Dati II Riau.
SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang penunjukan pelaksana wewenang untuk penetapa...
SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang penunjukan pelaksana wewenang untuk penetapan status rumahnegeri.
Hasil 161 s.d 170 dari 1571