Menampilkan 1571 hasil

Deskripsi Arsip
DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM (AGENDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.B (NOMOR: 1679-3328) TAHUN 2001 Dengan objek digital
Pratinjau hasil cetak Lihat:
DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM (AGENDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.B (NOMOR: 1679-33...
DAFTAR PERTELAAN ARSIP BIRO UMUM (AGENDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.B (NOMOR: 1679-3328) TAHUN 2001
Mohon laporan hasil penelitian tanah Pemda di Babarsari Catur Tunggal Depok Sleman YK.
Mohon laporan hasil penelitian tanah Pemda di Babarsari Catur Tunggal Depok Sleman YK.
Permohonan ijin menyalin data-data tanah Pemda DIY pada lembar Iuran Pendapatan daerah.
Permohonan ijin menyalin data-data tanah Pemda DIY pada lembar Iuran Pendapatan daerah.
Spesialis ahli pembuat dan atlas wakil dari Indonesia pada PT. Conaco.
Spesialis ahli pembuat dan atlas wakil dari Indonesia pada PT. Conaco.
Permohonan gambar tanah dan bangunan gedung “Panti Mulya” Jl. Malioboro No 54 Yogyakarta oleh Din...
Permohonan gambar tanah dan bangunan gedung “Panti Mulya” Jl. Malioboro No 54 Yogyakarta oleh Dinas Kesehatan DIY.
Permohonan sertifikat tanah oleh PT. Karnenco Engineering Indonesia di Kulon Progo.
Permohonan sertifikat tanah oleh PT. Karnenco Engineering Indonesia di Kulon Progo.
Permohonan sertifikat tanah pemerintah di Jl. Suroto YK, Kaliurang, Celep, Wates, Wonosari, denga...
Permohonan sertifikat tanah pemerintah di Jl. Suroto YK, Kaliurang, Celep, Wates, Wonosari, dengan atas nama Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi Jl. Cisanggarung Bandung.
Permohonan sertifikat pembelian tanah di Ledoksari, Kepek, Wonosari Gunungkidul yang dipergunakan...
Permohonan sertifikat pembelian tanah di Ledoksari, Kepek, Wonosari Gunungkidul yang dipergunakan untuk proyek Bimbingan Kerajinan Rakyat oleh Dinas Perindustrian YK.
Sertifikat tanah atas nama Pemerintah Propinsi Daerah TK I Sumatera Utara.
Sertifikat tanah atas nama Pemerintah Propinsi Daerah TK I Sumatera Utara.
Peraturan Mendagri tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan Landreform.
Peraturan Mendagri tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan Landreform.
Hasil 1 s.d 10 dari 1571