Menampilkan 453 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 ) Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

397 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Perihal tinjauan mengenai masalah pengisian lowongan Inspektur SR di DIY.
Perihal tinjauan mengenai masalah pengisian lowongan Inspektur SR di DIY.
Perhimpunan Mahasiswa Jogjakarta Seksi Gadjah Mada, Panitya Perploncoan kepada Paku Alam VIII, tanggal 29 Mei 1947 tentang mohon ijin mengadakan perploncoan Mahasiswa .
Perhimpunan Mahasiswa Jogjakarta Seksi Gadjah Mada, Panitya Perploncoan kepada Paku Alam VIII, tanggal 29 Mei 1947 tentang mohon ijin mengadakan perploncoan Mahasiswa .
Peraturan Presiden RI, Nomor : 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Masyarakat Desa.
Peraturan Presiden RI, Nomor : 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Masyarakat Desa.
Peraturan Presiden Nomor : 3 Tahun 1946 tentang Perhubungan Dewan Pertahanan Daerah dengan Djawa...
Peraturan Presiden Nomor : 3 Tahun 1946 tentang Perhubungan Dewan Pertahanan Daerah dengan Djawatan – Djawatan Pemerintah Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1950, tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 14 Agustus 1950 .
Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1950, tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 14 Agustus 1950 .
Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan DPRD sementara dan Dewan Pemerint...
Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan DPRD sementara dan Dewan Pemerintahnya di Jawa dan Madura.
Peraturan Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta Nomor : 6 Tahun 1946 tentang Pembentukan Panitya – ...
Peraturan Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta Nomor : 6 Tahun 1946 tentang Pembentukan Panitya – panitya dan Perhubungan antara Dewan – Dewan Pertahanan/Pemerintah dan Perwakilan.
Peraruran Presiden RI Nomor : 13 Tahun 1961, tentang Kebijaksaan terhadap pemberontak dan geromb...
Peraruran Presiden RI Nomor : 13 Tahun 1961, tentang Kebijaksaan terhadap pemberontak dan gerombolan yang menyerah.
Penjelasan tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi dan recana Peraturan Pelaksanaannya. Di ucapka...
Penjelasan tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi dan recana Peraturan Pelaksanaannya. Di ucapkan oleh Dir. Kehakiman AD.
Pengurus Pusat Gabungan Rukun Kampung Jogjakarta, kepada Paku Alam VIII, tanggal 14 April 1947,...
Pengurus Pusat Gabungan Rukun Kampung Jogjakarta, kepada Paku Alam VIII, tanggal 14 April 1947, tentang Pemberitahuan berdirinya Gabungan Rukun Kampung DIY.
Hasil 311 s.d 320 dari 453