Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 511 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

398 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat
Selebaran dari Ketua Jawatan Sosial Kota Yogyakarta kepada Tuan M.P.P Pakualaman perihal berita P...
Selebaran dari Ketua Jawatan Sosial Kota Yogyakarta kepada Tuan M.P.P Pakualaman perihal berita Pendidikan Kesehatan Masyarakat .
SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
Siaran lepas Djawatan Penerangan DIY, kepada SP. Wakil Kepala Daerah DIY tentang  Habisnya Imperi...
Siaran lepas Djawatan Penerangan DIY, kepada SP. Wakil Kepala Daerah DIY tentang Habisnya Imperialisme di Indonesia 1 Mei 1963.
Siaran lepas Jawatan Penerangan DIY, Nomor : 13 Tahun 1964, tentang  Pernyataan 10 Partai Politik...
Siaran lepas Jawatan Penerangan DIY, Nomor : 13 Tahun 1964, tentang Pernyataan 10 Partai Politik menyatakan kebulatan tekat di depan Presiden Revulusi memperjuangkan Proyek Neo Kolonialis Malaysia.
Siaran Pemerintah RI dari Kementrian Penerangan, Maklumat Nomor : 4  tentang Kemerdekaan Berserik...
Siaran Pemerintah RI dari Kementrian Penerangan, Maklumat Nomor : 4 tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul.
Sikap Daerah Kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara RI oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipat...
Sikap Daerah Kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara RI oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (Paku Alam VIII) tanggal 30 Jan 1946.
SK Menteri Kehakiman Nomor : T. 2 tanggal 2 Januari 1946, tentang Perpindahan kedudukan Makamah I...
SK Menteri Kehakiman Nomor : T. 2 tanggal 2 Januari 1946, tentang Perpindahan kedudukan Makamah Islam Tertinggi di Surakarta.
SK Menteri Pengajaran , Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 93 / Bh 9.A tentang keputusan Menetapkan Perhubungan antara Kementrian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dan Pandu Rakyat Indonesia.
SK Menteri Pengajaran , Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 93 / Bh 9.A tentang keputusan Menetapkan Perhubungan antara Kementrian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dan Pandu Rakyat Indonesia.
SOSIAL POLITIK
SOSIAL POLITIK
Hasil 211 s.d 220 dari 511