Penjelasan tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi dan recana Peraturan Pelaksanaannya. Di ucapkan oleh Dir. Kehakiman AD.

• PURO T7-PURO T7.IV-PURO T7.IV.1-PURO T7.IV.1.1-PURO T7.IV.1.1.2023
• Item
• 1957 - ?

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Peraruran Presiden RI Nomor : 13 Tahun 1961, tentang Kebijaksaan terhadap pemberontak dan gerombolan yang menyerah.

• PURO T7-PURO T7.IV-PURO T7.IV.1-PURO T7.IV.1.2-PURO T7.IV.1.2.2039
• Item
• 1961

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Peraturan Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta Nomor : 6 Tahun 1946 tentang Pembentukan Panitya – panitya dan Perhubungan antara Dewan – Dewan Pertahanan/Pemerintah dan Perwakilan.

• PURO T7-PURO T7.I-PURO T7.II-PURO T7.II.1-PURO T7.II.1.1-PURO T7.II.1.1.1924
• Item
• 11 Nopember 1946

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan DPRD sementara dan Dewan Pemerintahnya di Jawa dan Madura.

• PURO T7-PURO T7.I-PURO T7.II-PURO T7.II.1-PURO T7.II.1.13-PURO T7.II.1.13.1990
• Item
• 2 April

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Peraturan Presiden Nomor : 3 Tahun 1946 tentang Perhubungan Dewan Pertahanan Daerah dengan Djawatan – Djawatan Pemerintah Sipil.

• PURO T7-PURO T7.I-PURO T7.II-PURO T7.II.1-PURO T7.II.1.1-PURO T7.II.1.1.1923
• Item
• 28 Oktober 1946

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Peraturan Presiden RI, Nomor : 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Masyarakat Desa.

• PURO T7-PURO T7.I-PURO T7.II-PURO T7.II.1-PURO T7.II.1.13-PURO T7.II.1.13.1991
• Item
• 1960 - ?

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Perihal tinjauan mengenai masalah pengisian lowongan Inspektur SR di DIY.

• PURO T7-PURO T7.V-PURO T7.V.1-PURO T7.V.1.9-PURO T7.V.1.9.2251
• Item

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Perumusan Ringkas Persoalan – persoalan guna pengawanan usaha Self Supporting Beras dalam tahun terakhir dari Program Sandang Pangan Kabinet Kerja.

• PURO T7-PURO T7.IV-PURO T7.IV.1-PURO T7.IV.1.1-PURO T7.IV.1.1.2024
• Item
• 28 agustus

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Petikan Surat Kekancingan Patih Dalem di Karaton Yogyakarta Nomor : 119/B.Pr./B.W tanggal 12 Maret 1946, tentang Pengangkatan M. Martosudarsono dan M. Martakarsaya menjadi Guru Wanasari dan Bantul

• PURO T7-PURO T7.V-PURO T7.V.1-PURO T7.V.1.7-PURO T7.V.1.7.2221
• Item
• 12 Maret

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )

Petunjuk dan ketentuan tentang Pembaharuan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Daerah Kota Yogyakarta.

• PURO T7-PURO T7.I-PURO T7.II-PURO T7.II.1-PURO T7.II.1.10-PURO T7.II.1.10.1982
• Item
• 9 desember

Bagian dariSENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )