Menampilkan 511 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
Pratinjau hasil cetak Lihat:

398 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Pemerintahan Sipil Koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1956, tentang  Pembentukan Ko...
Pemerintahan Sipil Koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1956, tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor : 1063 )
Pendidikan ./ Sosial
Pendidikan ./ Sosial
Penetapan bersama Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama tanggal 3 April 1951, Nomor : 8585/Kab. tanggal 9 April 1951 (pendidikan) dan Nomor : K/I/14483 tanggal 3 April 1951 (Agama). Memutuskan membentuk suatu Panitya yang diserahi tugas meninjau kembali rencana peraturan Perguruan Tinggi Agama Islam yang di sampaikan kepada Kementerian Agama.
Penetapan bersama Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama tanggal 3 April 1951, Nomor : 8585/Kab. tanggal 9 April 1951 (pendidikan) dan Nomor : K/I/14483 tanggal 3 April 1951 (Agama). Memutuskan membentuk suatu Panitya yang diserahi tugas meninjau kembali rencana peraturan Perguruan Tinggi Agama Islam yang di sampaikan kepada Kementerian Agama.
Pengadjaran (Wijata Pradja) Daerah Pakualaman Yogyakarta perihal staf Commissariaat Daerah dan Ba...
Pengadjaran (Wijata Pradja) Daerah Pakualaman Yogyakarta perihal staf Commissariaat Daerah dan Badan Penghubung .
Pengangkatan Guru Sekolah Menengah
Pengangkatan Guru Sekolah Menengah
Pengangkatan Guru Sekolah Rakyat
Pengangkatan Guru Sekolah Rakyat
Pengangkatan Kepala Sekolah
Pengangkatan Kepala Sekolah
Pengurus Pusat Gabungan Rukun Kampung Jogjakarta, kepada Paku Alam VIII, tanggal  14  April 1947,...
Pengurus Pusat Gabungan Rukun Kampung Jogjakarta, kepada Paku Alam VIII, tanggal 14 April 1947, tentang Pemberitahuan berdirinya Gabungan Rukun Kampung DIY.
Penjelasan tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi dan recana Peraturan Pelaksanaannya. Di ucapka...
Penjelasan tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi dan recana Peraturan Pelaksanaannya. Di ucapkan oleh Dir. Kehakiman AD.
Penobatan Presiden
Penobatan Presiden
Hasil 161 s.d 170 dari 511