Print preview Close

Showing 702 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 6 Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options
Print preview View:
Surat Bupati Gunung Kidul No. Seer/204/204/5/2545/54 tanggal 23 Pebruari 1954 kepada Panewu Pamong Praja tentang Perubahan ketentuan hari kenferensi dinas Kabupaten dan Kepanewon-kepanewon dalam tahun 1954
Surat Bupati Gunung Kidul No. Seer/204/204/5/2545/54 tanggal 23 Pebruari 1954 kepada Panewu Pamong Praja tentang Perubahan ketentuan hari kenferensi dinas Kabupaten dan Kepanewon-kepanewon dalam tahun 1954
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Jasmani Perwakilan Departemen Pd. dan K DIY nomor: 116/Up/IDPD/JK/XI/E-7/’62 tentang pemberhentian perjanjian sewa menyewa rumah/gedung/tanah partikelir milik Darmosubroto yang disewa pemerintah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962.
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Jasmani Perwakilan Departemen Pd. dan K DIY nomor: 116/Up/IDPD/JK/XI/E-7/’62 tentang pemberhentian perjanjian sewa menyewa rumah/gedung/tanah partikelir milik Darmosubroto yang disewa pemerintah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962.
Surat Kepala Dinas Pd dan K. DIY nomor: 10260/PDK/791/Um kepada Pemerintah DIY tentang pinjam gedung/ruang SR Timuran yang akan digunakan oleh Lembaga Sosial Kampung Prawirotaman untuk pendidikan Taman Kanak-kanak.
Surat Kepala Dinas Pd dan K. DIY nomor: 10260/PDK/791/Um kepada Pemerintah DIY tentang pinjam gedung/ruang SR Timuran yang akan digunakan oleh Lembaga Sosial Kampung Prawirotaman untuk pendidikan Taman Kanak-kanak.
Surat Kepala Dinas P dan K. DIY nomor: 13386/PDK/992/Um kepada Pemerintah DIY tentang pinjam gedung/ruang SR Keputran II/V/K yang akan digunakan oleh FKIP Dr. Cipto Mangunkusumo.
Surat Kepala Dinas P dan K. DIY nomor: 13386/PDK/992/Um kepada Pemerintah DIY tentang pinjam gedung/ruang SR Keputran II/V/K yang akan digunakan oleh FKIP Dr. Cipto Mangunkusumo.
Surat Kepala Dinas Pd dan K. DIY nomor: 10580/PDK/834/Um kepada Pemerintah DIY tentang pinjam gedung/ruang SR Jetisharjo dan SR Petinggen untuk praktek mengajar murid kelas III SGA.
Surat Kepala Dinas Pd dan K. DIY nomor: 10580/PDK/834/Um kepada Pemerintah DIY tentang pinjam gedung/ruang SR Jetisharjo dan SR Petinggen untuk praktek mengajar murid kelas III SGA.
Surat dari pengurus studie beurs Darma Siswa Utama Kabupaten Bantul kepada Kepala Jawatan Praja DIY perihal pengumuman telah adanya organisasi yang memberikan bantuan bagi pelajar SMP.
Surat dari pengurus studie beurs Darma Siswa Utama Kabupaten Bantul kepada Kepala Jawatan Praja DIY perihal pengumuman telah adanya organisasi yang memberikan bantuan bagi pelajar SMP.
SK Menteri Perhubungan Darat, Pos, dan Telekomunikasi nomor: A7/I/27 tentang tarif maksimum angkutan penumpang otobis BPU “Damri”.
SK Menteri Perhubungan Darat, Pos, dan Telekomunikasi nomor: A7/I/27 tentang tarif maksimum angkutan penumpang otobis BPU “Damri”.
Surat Sekretaris Pemerintah DIY kepada Kepala Jawatan Agraria DIY tentang kutipan putusan sidang DPD tanggal 9 Juli 1952.
Surat Sekretaris Pemerintah DIY kepada Kepala Jawatan Agraria DIY tentang kutipan putusan sidang DPD tanggal 9 Juli 1952.
Surat Bupati Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal pengiriman verslag rapat dewan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Desember 1953 tentang pengesahan putusan DPR Barongan mengenai penguasaan tanah kas desa.
Surat Bupati Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal pengiriman verslag rapat dewan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Desember 1953 tentang pengesahan putusan DPR Barongan mengenai penguasaan tanah kas desa.
Surat Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah kepada Sri Paduka Gubernur Kepala Daerah DIY dan Kepala Dinas Agraria DIY tentang permohonan ijin pemindahan hak atas tanah hak guna bangunan.
Surat Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah kepada Sri Paduka Gubernur Kepala Daerah DIY dan Kepala Dinas Agraria DIY tentang permohonan ijin pemindahan hak atas tanah hak guna bangunan.
Results 31 to 40 of 702