Menampilkan 702 hasil
Deskripsi ArsipSurat Edaran Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri RI. No. Ekuin/1186/1970 tanggal 23 Desember 1970 tentang Pengeluaran Uang administrasi dan taksasi dalam pelaksanaan penjualan rumah perusahaan negara.
Surat Edaran Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri RI. No. Ekuin/1186/1970 tanggal 23 Desember 1970 tentang Pengeluaran Uang administrasi dan taksasi dalam pelaksanaan penjualan rumah perusahaan negara.
Surat Gubernur Kepala Daerah DIY kepada Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang Permohonan Voorschot penyelenggaraan pemasangnan dan penyambungan aliran listrik 220 volt untuk gedung DPRD DIY.
Surat Gubernur Kepala Daerah DIY kepada Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang Permohonan Voorschot penyelenggaraan pemasangnan dan penyambungan aliran listrik 220 volt untuk gedung DPRD DIY.
Surat Jawatan P.P. dan K DIY No. 915/up/3067/PPK tanggal 10 Maret 1954 kepada Kepala Jawatan Keuangan DIY, tentang permintaan persetujuan sewa rumah SR III/VI .
Surat Jawatan P.P. dan K DIY No. 915/up/3067/PPK tanggal 10 Maret 1954 kepada Kepala Jawatan Keuangan DIY, tentang permintaan persetujuan sewa rumah SR III/VI .
Surat Jawatan Praja DIY No. BP/1175/Rh tanggal 7 Nopember 1951 kepada Sekretariat Pemerintah DIY tentang permohonan ganti uang konferensi Kabupaten dan Kepanewon di Kab. Gunung Kidul
Surat Jawatan Praja DIY No. BP/1175/Rh tanggal 7 Nopember 1951 kepada Sekretariat Pemerintah DIY tentang permohonan ganti uang konferensi Kabupaten dan Kepanewon di Kab. Gunung Kidul
Surat Jawatan Praja DIY No. Db/2037 tanggal 2 Mei 1951 tentang pemberian kuasa untuk mengusahakan gedung-gedung dan tanah-tanah bekas emplasement / Pabrik kepada Bupati P.P. Sleman.
Surat Jawatan Praja DIY No. Db/2037 tanggal 2 Mei 1951 tentang pemberian kuasa untuk mengusahakan gedung-gedung dan tanah-tanah bekas emplasement / Pabrik kepada Bupati P.P. Sleman.
Surat Jawatan Praja No. DP/1113/Rh tanggal 25 Oktober 1951 kepada seluruh Bupati PP. DIY tentang mulai dijalankannya PP. 22 tahun 1951 di DIY dan pencabutan uang biaya sidang.
Surat Jawatan Praja No. DP/1113/Rh tanggal 25 Oktober 1951 kepada seluruh Bupati PP. DIY tentang mulai dijalankannya PP. 22 tahun 1951 di DIY dan pencabutan uang biaya sidang.
Surat Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY No. 818/B – 2/T.H./72 tanggal 12 Juli 1972 kepada SP. Paku Alam VIII Kepala Daerah DIY tentang Penilaian/pemakaian rumah berikut tanah PN Asuransi Jiwasraya.
Surat Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY No. 818/B – 2/T.H./72 tanggal 12 Juli 1972 kepada SP. Paku Alam VIII Kepala Daerah DIY tentang Penilaian/pemakaian rumah berikut tanah PN Asuransi Jiwasraya.
Surat Kantor Pos Dan Telegrap Besar Yogyakarta No. 9858/k/7 kepada Djawatan Pemerintahan Umum DIY, tentang pengesahan tanda tangan oleh Pamong Pradja harus dilakukan oleh Kepala Daerah yang pangkatnya tidak lebih rendah dari Tjamat .
Surat Kantor Pos Dan Telegrap Besar Yogyakarta No. 9858/k/7 kepada Djawatan Pemerintahan Umum DIY, tentang pengesahan tanda tangan oleh Pamong Pradja harus dilakukan oleh Kepala Daerah yang pangkatnya tidak lebih rendah dari Tjamat .
Surat kawat dari Dep.PU dan Tenaga Listrik kepada para Kepala Dinas PU Propinsi tentang Panggilan dari Ditjend. Bina Marga kepada Kepala DPU Propinsi di Jakarta.
Surat kawat dari Dep.PU dan Tenaga Listrik kepada para Kepala Dinas PU Propinsi tentang Panggilan dari Ditjend. Bina Marga kepada Kepala DPU Propinsi di Jakarta.
Surat kawat dari Gubernur KDH Jawa Tengah kepada Gebernur KDH DIY tanggal 20 Juni 1964 tentang rapat panitia pembagian Ketum Haji Di Gedung PHI Semarang
Surat kawat dari Gubernur KDH Jawa Tengah kepada Gebernur KDH DIY tanggal 20 Juni 1964 tentang rapat panitia pembagian Ketum Haji Di Gedung PHI Semarang
Hasil 521 s.d 530 dari 702