Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 752 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Surat dari Gubernur Kepala DIY kepada Kepala Direktorat Pemerintahan Umum Ditjen PUOD Depdagri tentang progress report pelaksanaan proyek pendidikan pengetahuan praktis penjabat pamong praja tingkat Kabupaten Kotamadya.
Surat dari Gubernur Kepala DIY kepada Kepala Direktorat Pemerintahan Umum Ditjen PUOD Depdagri tentang progress report pelaksanaan proyek pendidikan pengetahuan praktis penjabat pamong praja tingkat Kabupaten Kotamadya.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Bantul, tentang Pengabsahan Keputusan DPR Kelurahan Tamanan tanggal 27-8-1956 angka: 18 cukup dilaksanakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten .
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Bantul, tentang Pengabsahan Keputusan DPR Kelurahan Tamanan tanggal 27-8-1956 angka: 18 cukup dilaksanakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten .
Surat dari Kabupaten Gunung Kidul untuk Kepala Jawatan Pamerintahan Umum DIY tentang permohonan Ketetapan atas Keputusan DPR Kelurahan Siraman perihal penambahan uang kas Desa dengan cara memungut uang dari orang-orang yang meminta surat keterangan berpergian dan sudah mendapat pertimbangan/persetujuan DPD Kab. Gunung Kidul .
Surat dari Kabupaten Gunung Kidul untuk Kepala Jawatan Pamerintahan Umum DIY tentang permohonan Ketetapan atas Keputusan DPR Kelurahan Siraman perihal penambahan uang kas Desa dengan cara memungut uang dari orang-orang yang meminta surat keterangan berpergian dan sudah mendapat pertimbangan/persetujuan DPD Kab. Gunung Kidul .
Surat dari Kabupaten Gunung Kidul untuk Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemohonan Ketetapan atas Keputusan DPR Kelurahan Djatiayu tanggal 3-2-1956 No. 3 p perihal Peraturan mengusahakan Tanah Kas Desa dengan jalan disewakan serta sudah mendapat persetujuan DPD .
Surat dari Kabupaten Gunung Kidul untuk Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemohonan Ketetapan atas Keputusan DPR Kelurahan Djatiayu tanggal 3-2-1956 No. 3 p perihal Peraturan mengusahakan Tanah Kas Desa dengan jalan disewakan serta sudah mendapat persetujuan DPD .
Surat dari Kantor Perundang – undangan dan Tata Hukum DIY, kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY, tentang penghargaan bagi Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Surat dari Kantor Perundang – undangan dan Tata Hukum DIY, kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY, tentang penghargaan bagi Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Sleman kepada Dinas Pemerintahan Umum DIY tentang perwakilan bagi para siswa LKPS
Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Sleman kepada Dinas Pemerintahan Umum DIY tentang perwakilan bagi para siswa LKPS
Surat dari Kepala Jawatan Praja Daerah. Kepada Bupati Gunung Kidul. perihal persetujuan usulan Bupati Gunung Kidul atas permohonan berhenti Sdr Supangat Jaga Baya Kelurahan Pundhongsari Kepanewon Semin.
Surat dari Kepala Jawatan Praja Daerah. Kepada Bupati Gunung Kidul. perihal persetujuan usulan Bupati Gunung Kidul atas permohonan berhenti Sdr Supangat Jaga Baya Kelurahan Pundhongsari Kepanewon Semin.
Surat dari Kromoharja dan kawan-kawan kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal permohonan tanah bekas pabrik Bantul.
Surat dari Kromoharja dan kawan-kawan kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal permohonan tanah bekas pabrik Bantul.
Surat dari Menteri Dalam Negeri No : UP 23 / 3 / 12, tanggal 24 Juni 1971. kepada semua Bupati, Gubernur, dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang Penangguhan pelaksanaan Inpres no: 12 tahun 1970 tidak mungkin kecuali dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 1971.
Surat dari Menteri Dalam Negeri No : UP 23 / 3 / 12, tanggal 24 Juni 1971. kepada semua Bupati, Gubernur, dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang Penangguhan pelaksanaan Inpres no: 12 tahun 1970 tidak mungkin kecuali dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 1971.
Surat dari Menteri Kehakiman RI, No : J A. 5/32/5 kepada Walikota Yogyakarta tentang Pemberitahuan hal perkawinan penduduk Jawa dan Madura menurut Undang – Undang ( golongan Indonesia, Kristen, golongan Eropa dan golongan Tiong Hoa.)
Surat dari Menteri Kehakiman RI, No : J A. 5/32/5 kepada Walikota Yogyakarta tentang Pemberitahuan hal perkawinan penduduk Jawa dan Madura menurut Undang – Undang ( golongan Indonesia, Kristen, golongan Eropa dan golongan Tiong Hoa.)
Hasil 271 s.d 280 dari 752