Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 752 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No: B. P.35 / 1 / 10, tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Gubernur dan Kepala DIY, tentang Pengisian Formasi bagian politik di Kantor.
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No: B. P.35 / 1 / 10, tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Gubernur dan Kepala DIY, tentang Pengisian Formasi bagian politik di Kantor.
Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .
Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .
Surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1979 no. Diklat 6/4/48 tentang kursus Perencanaan Pembangunan.
Surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1979 no. Diklat 6/4/48 tentang kursus Perencanaan Pembangunan.
Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.
Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.
Surat kawat Mendagri/ Ketua PPI kepada semua Gubernur KDH/ Ketua PPD I tentang jumlah TPS kantor Daerah.
Surat kawat Mendagri/ Ketua PPI kepada semua Gubernur KDH/ Ketua PPD I tentang jumlah TPS kantor Daerah.
Surat kawat Mendagri, no : PEMDA. 9 / 2 / 32, kepada gubernur KDH Prop DIY, tentang Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Anggota BPH. Terhitung mulai tanggal 1 April 1973.
Surat kawat Mendagri, no : PEMDA. 9 / 2 / 32, kepada gubernur KDH Prop DIY, tentang Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Anggota BPH. Terhitung mulai tanggal 1 April 1973.
Surat Kawat Mendagri RI, kepada semua Gubernur Kepala Daerah se Indonesia No : UP. 29 / 2 / 2, tentang pemberitahuan penetapan team peneliti tanda – tanda kehormatan Depdagri dan permintaan pengiriman bahan pertimbangan tanda jasa.
Surat Kawat Mendagri RI, kepada semua Gubernur Kepala Daerah se Indonesia No : UP. 29 / 2 / 2, tentang pemberitahuan penetapan team peneliti tanda – tanda kehormatan Depdagri dan permintaan pengiriman bahan pertimbangan tanda jasa.
Surat kawat Mendagri kepada semua Gubernur KDH / Ketua P.P.D.I se Indonesia, tentang Rakor antara Komisi III pada tanggal 18 Juni 1971
Surat kawat Mendagri kepada semua Gubernur KDH / Ketua P.P.D.I se Indonesia, tentang Rakor antara Komisi III pada tanggal 18 Juni 1971
Surat kawat ddari Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang pembukaan kursusu administrasi pensiun di Yogyakarta.
Surat kawat ddari Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang pembukaan kursusu administrasi pensiun di Yogyakarta.
Surat kawat dari Menteri pemerintah umum dan otonomi Daerah no.40/kw/Rh/62 tanggal 29 Januari 1963 kepada pemerintah umum DIY tentang pegawai negeri dalam keadaan non aktif karena menjalankan tugas negara telah diberhentikan dari jabatan negeri,tidak memenuhi salah satu syarat pengangkatan kepala daerah.
Surat kawat dari Menteri pemerintah umum dan otonomi Daerah no.40/kw/Rh/62 tanggal 29 Januari 1963 kepada pemerintah umum DIY tentang pegawai negeri dalam keadaan non aktif karena menjalankan tugas negara telah diberhentikan dari jabatan negeri,tidak memenuhi salah satu syarat pengangkatan kepala daerah.
Hasil 401 s.d 410 dari 752