Showing 752 results
Archival descriptionSurat Kementrian Dalam Negeri RI No: UP 21 / 6 / 19 , tanggal 17 April 1950 Kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Walikota, tentang Statement Menteri Dalam Negeri RI tentang sikap terhadap Pegawai Cooperator.
Surat Kementrian Dalam Negeri RI No: UP 21 / 6 / 19 , tanggal 17 April 1950 Kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Walikota, tentang Statement Menteri Dalam Negeri RI tentang sikap terhadap Pegawai Cooperator.
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta, No: Des 22 / 3 / 36 tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Kepala Daerah, Badan pemerintah Harian Kota Praja Jakarta Raya tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta, No: Des 22 / 3 / 36 tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Kepala Daerah, Badan pemerintah Harian Kota Praja Jakarta Raya tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952
Surat dari Menteri Dalam Negeri No : UP 23 / 3 / 12, tanggal 24 Juni 1971. kepada semua Bupati, Gubernur, dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang Penangguhan pelaksanaan Inpres no: 12 tahun 1970 tidak mungkin kecuali dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 1971.
Surat dari Menteri Dalam Negeri No : UP 23 / 3 / 12, tanggal 24 Juni 1971. kepada semua Bupati, Gubernur, dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang Penangguhan pelaksanaan Inpres no: 12 tahun 1970 tidak mungkin kecuali dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 1971.
Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.
Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.
Surat Pejabat Bupati P. P. Bantul N : 152 / 65 / Rh / 4` 59, tanggal 14 Juli 1959 kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang Usul Penggantian Tenaga Harian.
Surat Pejabat Bupati P. P. Bantul N : 152 / 65 / Rh / 4` 59, tanggal 14 Juli 1959 kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang Usul Penggantian Tenaga Harian.
Surat Pimpinan BRI Cabang Yogyakarta kepada Kepala Jawatan Pradja Pemerintah DIY tentang Permintaan Buku pegangan Pamong Pradja.
Surat Pimpinan BRI Cabang Yogyakarta kepada Kepala Jawatan Pradja Pemerintah DIY tentang Permintaan Buku pegangan Pamong Pradja.
Surat Edaran Depdagri RI. No : Pemda./ 4 / 5 /46 tanggal 7 Agustus 1967 yang di tujukan semua Gubernur dan semua Bupati Walikota se Indonesia perihal Konsolidasi.
Surat Edaran Depdagri RI. No : Pemda./ 4 / 5 /46 tanggal 7 Agustus 1967 yang di tujukan semua Gubernur dan semua Bupati Walikota se Indonesia perihal Konsolidasi.
Surat Kepala Biro Pariwisata dan Persahaan Daerah DIY perihal Night Club dan Steam bath.
Surat Kepala Biro Pariwisata dan Persahaan Daerah DIY perihal Night Club dan Steam bath.
Radio gram Gubernur KDH Prop Kalbar kepada para pengurus asrama agar mahasiswa pendatang menjauhi atau jangan melibatkan dalam kericuhan antara tukang becak dan mahasiswa.
Radio gram Gubernur KDH Prop Kalbar kepada para pengurus asrama agar mahasiswa pendatang menjauhi atau jangan melibatkan dalam kericuhan antara tukang becak dan mahasiswa.
Surat Telegram Danrem 072 Pamungkas kepada Dandim 0734 Jk, Dandim 0729 Bantul dan Dandim 0730 Gunung Kidul tentang Rencana Afcheking Fisik tempat – tempat Historis.
Surat Telegram Danrem 072 Pamungkas kepada Dandim 0734 Jk, Dandim 0729 Bantul dan Dandim 0730 Gunung Kidul tentang Rencana Afcheking Fisik tempat – tempat Historis.
Results 411 to 420 of 752