Menampilkan 751 hasil
Deskripsi ArsipJawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Bantul, tentang guna melancarkan jalannya pengapsahan Keputusan-keputusan DPR Kelurahan, maka Putusan-putusan DPR Kelurahan yang tidak ada hubungannya dengan Jawatan Pemerintahan Umum langsung dapat berhubungan dengan Kabupaten-kabupaten yang berkepentingan .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Bantul, tentang guna melancarkan jalannya pengapsahan Keputusan-keputusan DPR Kelurahan, maka Putusan-putusan DPR Kelurahan yang tidak ada hubungannya dengan Jawatan Pemerintahan Umum langsung dapat berhubungan dengan Kabupaten-kabupaten yang berkepentingan .
Jawatan Agraria DIY kepada Bupati Bantul, tentang Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Murtigading tanggal 30/31 Maret 1956 angka 5/I/56 cukup disyahkan oleh DPD Bantul .
Jawatan Agraria DIY kepada Bupati Bantul, tentang Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Murtigading tanggal 30/31 Maret 1956 angka 5/I/56 cukup disyahkan oleh DPD Bantul .
Interlokal Mendagri, no: DD. 103 ? PMD / IV -2 / 1971 kepada Gubernur KDH, DIY tentang, Rakor PMD akan diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 29 April 1971 di Jakarta.
Interlokal Mendagri, no: DD. 103 ? PMD / IV -2 / 1971 kepada Gubernur KDH, DIY tentang, Rakor PMD akan diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 29 April 1971 di Jakarta.
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
Hal telepon untuk Pemilu
Hal telepon untuk Pemilu
Formasi Kepegawaian
Formasi Kepegawaian
Ex Menteri Penasehat Presiden / PM. Pro para Gubernur dan Catur Tunggal dari Daerah / Propinsi tentang Pelantikan Badan Musyawarah Pengusaha Nasional swasta oleh Presiden pada tanggal 20 Pebruari 1964
Ex Menteri Penasehat Presiden / PM. Pro para Gubernur dan Catur Tunggal dari Daerah / Propinsi tentang Pelantikan Badan Musyawarah Pengusaha Nasional swasta oleh Presiden pada tanggal 20 Pebruari 1964
DPD DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY, tentang Penangguhan Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Pandjangredjo No. 1/DPR/`52 .
DPD DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY, tentang Penangguhan Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Pandjangredjo No. 1/DPR/`52 .
Djwatan pemerintah umum DIY NO:DPU/5102/II tanggal 23 Juni 1959 kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY tentang permohonan kenaikan gaji berkala bagi sdr R.P Prodjes Ugendo cs.
Djwatan pemerintah umum DIY NO:DPU/5102/II tanggal 23 Juni 1959 kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY tentang permohonan kenaikan gaji berkala bagi sdr R.P Prodjes Ugendo cs.
Hasil 711 s.d 720 dari 751