Print preview Close

Showing 754 results

Archival description
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
Advanced search options
Print preview View:
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Praja Gunungkidul tentang permohonan beslait pemberhentian Juru Tulis dan pengngkatan menjadi Lurah Desa Ponjong.
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Praja Gunungkidul tentang permohonan beslait pemberhentian Juru Tulis dan pengngkatan menjadi Lurah Desa Ponjong.
Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .
Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .
Surat Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Sleman tentang Pengembalian Putusan Dewan Kelurahan Sumber Rahayu, Moyudan, Trihanggo Gamping, dan Sido Arum Godean , yang mendapat pengesahan
Surat Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Sleman tentang Pengembalian Putusan Dewan Kelurahan Sumber Rahayu, Moyudan, Trihanggo Gamping, dan Sido Arum Godean , yang mendapat pengesahan
Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, perihal permohonan pengesahan putusan DPR Kelurahan Catur Tunggal Depok No. 20 dan 21 tentang rencana membuka Bank Desa
Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, perihal permohonan pengesahan putusan DPR Kelurahan Catur Tunggal Depok No. 20 dan 21 tentang rencana membuka Bank Desa
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Sleman, mengenai pengiriman kembali Putusan DPR Kelurahan Candi Binangun/pakem No. 1 tahun 1953 yang mendapat pengesahan tentang tata tertib Kelurahan
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Sleman, mengenai pengiriman kembali Putusan DPR Kelurahan Candi Binangun/pakem No. 1 tahun 1953 yang mendapat pengesahan tentang tata tertib Kelurahan
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kulon Progo tentang pengiriman kembali putusan Dewan Kelurahan Pandowan/Galur tanggal 3-7-1952 yang sudah disyahkan, tentang Tanah bekas N.I.S
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kulon Progo tentang pengiriman kembali putusan Dewan Kelurahan Pandowan/Galur tanggal 3-7-1952 yang sudah disyahkan, tentang Tanah bekas N.I.S
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Bantul perihal putusan Dewan Kelurahan Donotirto No. 2 dan 7/DPR/54 yang pengesahannya cukup dari DPD Kabupaten tentang pembangunan/perbaikan jalan/jembatan di Mojo .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Bantul perihal putusan Dewan Kelurahan Donotirto No. 2 dan 7/DPR/54 yang pengesahannya cukup dari DPD Kabupaten tentang pembangunan/perbaikan jalan/jembatan di Mojo .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan mum DIY kepada Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kab. Bantul tentang Putusan Dewan Kelurahan Palbapang .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan mum DIY kepada Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kab. Bantul tentang Putusan Dewan Kelurahan Palbapang .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Agraria DIY perihal pengiriman kembali putusan Dewan Kelurahan Kulwaru No. 3 tahun 1953 yang sudah disyahkan tentang jual-beli tanah untuk Warga Negara RI .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Agraria DIY perihal pengiriman kembali putusan Dewan Kelurahan Kulwaru No. 3 tahun 1953 yang sudah disyahkan tentang jual-beli tanah untuk Warga Negara RI .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Jawatan Agraria DIY perihal putusan DPR Kelurahan Pandowan No. 9/DPR/52 tanggal 3-7-1952 yang sudah disyahkan tentang Peraturan Punjungan Kas Desa .
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Jawatan Agraria DIY perihal putusan DPR Kelurahan Pandowan No. 9/DPR/52 tanggal 3-7-1952 yang sudah disyahkan tentang Peraturan Punjungan Kas Desa .
Results 61 to 70 of 754