Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 753 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Gunung Kidul tentangPutusan DPR Kelurahan Melikan tanggal 10-11-1945 angka: 1 cukup disyahkan oleh DPD Kabupaten Gunung Kidul .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Gunung Kidul tentangPutusan DPR Kelurahan Melikan tanggal 10-11-1945 angka: 1 cukup disyahkan oleh DPD Kabupaten Gunung Kidul .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Gunung Kidul tentang Pengesahan Keputusan DPR Kelurahan Ngawu/Playen tanggal 1-12-1952 angka: 2 , sedangkan untuk Putusan DPR Kelurahan Pengkok angka: IV/pd dan Putusan DPR Kelurahan Giriwungu angka: 3 menunggu pengesahan.,
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Gunung Kidul tentang Pengesahan Keputusan DPR Kelurahan Ngawu/Playen tanggal 1-12-1952 angka: 2 , sedangkan untuk Putusan DPR Kelurahan Pengkok angka: IV/pd dan Putusan DPR Kelurahan Giriwungu angka: 3 menunggu pengesahan.,
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Bantul, tentang guna melancarkan jalannya pengapsahan Keputusan-keputusan DPR Kelurahan, maka Putusan-putusan DPR Kelurahan yang tidak ada hubungannya dengan Jawatan Pemerintahan Umum langsung dapat berhubungan dengan Kabupaten-kabupaten yang berkepentingan .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Bantul, tentang guna melancarkan jalannya pengapsahan Keputusan-keputusan DPR Kelurahan, maka Putusan-putusan DPR Kelurahan yang tidak ada hubungannya dengan Jawatan Pemerintahan Umum langsung dapat berhubungan dengan Kabupaten-kabupaten yang berkepentingan .
Jawatan Agraria DIY kepada Bupati Bantul, tentang Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Murtigading tanggal 30/31 Maret 1956 angka 5/I/56 cukup disyahkan oleh DPD Bantul .
Jawatan Agraria DIY kepada Bupati Bantul, tentang Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Murtigading tanggal 30/31 Maret 1956 angka 5/I/56 cukup disyahkan oleh DPD Bantul .
Interlokal Mendagri, no: DD. 103 ? PMD / IV -2 / 1971 kepada Gubernur KDH, DIY tentang, Rakor PMD akan diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 29 April 1971 di Jakarta.
Interlokal Mendagri, no: DD. 103 ? PMD / IV -2 / 1971 kepada Gubernur KDH, DIY tentang, Rakor PMD akan diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 29 April 1971 di Jakarta.
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
Hal telepon untuk Pemilu
Hal telepon untuk Pemilu
Formasi Kepegawaian
Formasi Kepegawaian
Ex Menteri Penasehat Presiden / PM. Pro para Gubernur dan Catur Tunggal dari Daerah / Propinsi tentang Pelantikan Badan Musyawarah Pengusaha Nasional swasta oleh Presiden pada tanggal 20 Pebruari 1964
Ex Menteri Penasehat Presiden / PM. Pro para Gubernur dan Catur Tunggal dari Daerah / Propinsi tentang Pelantikan Badan Musyawarah Pengusaha Nasional swasta oleh Presiden pada tanggal 20 Pebruari 1964
Hasil 711 s.d 720 dari 753