Menampilkan 753 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY tentang penyelenggaraan kursus Dasar Ditjensus Angkatan II.
Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY tentang penyelenggaraan kursus Dasar Ditjensus Angkatan II.
Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY, penetapan PGPS 1968 (PP 269 1967) tentang penghasilan pokok.
Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY, penetapan PGPS 1968 (PP 269 1967) tentang penghasilan pokok.
Surat Kawat dari Menteri P dan K, kepada Gubernur KDH di Yogyakarta, tentang Pemberian Anugerah Seni dan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Olah Raga, kepada Prof.M. Sardjito ( alm ),Dr. Mubyarto. Dkk.
Surat Kawat dari Menteri P dan K, kepada Gubernur KDH di Yogyakarta, tentang Pemberian Anugerah Seni dan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Olah Raga, kepada Prof.M. Sardjito ( alm ),Dr. Mubyarto. Dkk.
Surat kawat dari Menteri pemerintah umum dan otonomi Daerah no.40/kw/Rh/62 tanggal 29 Januari 1963 kepada pemerintah umum DIY tentang pegawai negeri dalam keadaan non aktif karena menjalankan tugas negara telah diberhentikan dari jabatan negeri,tidak memenuhi salah satu syarat pengangkatan kepala daerah.
Surat kawat dari Menteri pemerintah umum dan otonomi Daerah no.40/kw/Rh/62 tanggal 29 Januari 1963 kepada pemerintah umum DIY tentang pegawai negeri dalam keadaan non aktif karena menjalankan tugas negara telah diberhentikan dari jabatan negeri,tidak memenuhi salah satu syarat pengangkatan kepala daerah.
Surat kawat ddari Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang pembukaan kursusu administrasi pensiun di Yogyakarta.
Surat kawat ddari Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang pembukaan kursusu administrasi pensiun di Yogyakarta.
Surat kawat Mendagri kepada semua Gubernur KDH / Ketua P.P.D.I se Indonesia, tentang Rakor antara Komisi III pada tanggal 18 Juni 1971
Surat kawat Mendagri kepada semua Gubernur KDH / Ketua P.P.D.I se Indonesia, tentang Rakor antara Komisi III pada tanggal 18 Juni 1971
Surat Kawat Mendagri RI, kepada semua Gubernur Kepala Daerah se Indonesia No : UP. 29 / 2 / 2, tentang pemberitahuan penetapan team peneliti tanda – tanda kehormatan Depdagri dan permintaan pengiriman bahan pertimbangan tanda jasa.
Surat Kawat Mendagri RI, kepada semua Gubernur Kepala Daerah se Indonesia No : UP. 29 / 2 / 2, tentang pemberitahuan penetapan team peneliti tanda – tanda kehormatan Depdagri dan permintaan pengiriman bahan pertimbangan tanda jasa.
Surat kawat Mendagri, no : PEMDA. 9 / 2 / 32, kepada gubernur KDH Prop DIY, tentang Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Anggota BPH. Terhitung mulai tanggal 1 April 1973.
Surat kawat Mendagri, no : PEMDA. 9 / 2 / 32, kepada gubernur KDH Prop DIY, tentang Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Anggota BPH. Terhitung mulai tanggal 1 April 1973.
Surat kawat Mendagri/ Ketua PPI kepada semua Gubernur KDH/ Ketua PPD I tentang jumlah TPS kantor Daerah.
Surat kawat Mendagri/ Ketua PPI kepada semua Gubernur KDH/ Ketua PPD I tentang jumlah TPS kantor Daerah.
Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.
Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.
Hasil 341 s.d 350 dari 753