𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.

Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.

Surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1979 no. Diklat 6/4/48 tentang kursus Perencanaan Pembangunan.

Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .

Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No: B. P.35 / 1 / 10, tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Gubernur dan Kepala DIY, tentang Pengisian Formasi bagian politik di Kantor.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1951 kepada semua Gubernur Kepala Daerah, semua DPD kabupaten, BPH kota Praja Jakarta Raya tentang peraturan daerah yang konkordan dengan PP no:15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1951 kepada semua Gubernur Kepala Daerah, semua DPD kabupaten, BPH kota Praja Jakarta Raya tentang peraturan daerah yang konkordan dengan PP no:15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1953 tentang pemberian istirahat kepada pegawai negeri sesuai dengan pp.no:15 tahun1953.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.26/9/45 tanggal 13 April 1953 kepada semua Gubernur, Residen, Bupati, Walikota kepala DIY tentang peraturan pemerintah no 15 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.26/9/45 tanggal 13 April 1953 kepada semua Gubernur, Residen, Bupati, Walikota kepala DIY tentang peraturan pemerintah no 15 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.33/3/I tanggal 18 September 1953 kepada semua Gubernur, Residor, Bupati, Walikota kepala DIY , Directur kursus Dinas Bdan C, dan Biro pendidikan mahasiswa tentang pengiriman turunan peraturan pemerintah No:26 tahun 1953 tentang perubahan pp no.8/1952 mengenai pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.33/3/I tanggal 18 September 1953 kepada semua Gubernur, Residor, Bupati, Walikota kepala DIY , Directur kursus Dinas Bdan C, dan Biro pendidikan mahasiswa tentang pengiriman turunan peraturan pemerintah No:26 tahun 1953 tentang perubahan pp no.8/1952 mengenai pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri

Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Magelang dan Gubernur Jawa Timur di Blitar, tentang Formasi Pegawai.

Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada para gubernur di Jawa dan Sumatera perihal Surat Keputusan No. Up.21/7/12 tanggal 2 Mei 1950 tentang pemberian uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota DPD serta uang sidang dan perjalanan bagi anggota DPRD.

Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada para gubernur di Jawa dan Sumatera perihal Surat Keputusan No. Up.21/7/12 tanggal 2 Mei 1950 tentang pemberian uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota DPD serta uang sidang dan perjalanan bagi anggota DPRD.

𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Level Deskripsi

Menampilkan 754 hasil

Surat kawat Menteri Dalam Negeri No:UPX II/I/19 TTK tanggal 1 Pebruari 1973 kepada kepala Daerah DIY tentang kenaikan pangkat Drs Wiroseputro, KRT S Koesoemonegoro dan KRT Tjcrokoesoemo menjadi Pembina Tata Praja tk I IV.B pegawai daerah.

Surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1979 no. Diklat 6/4/48 tentang kursus Perencanaan Pembangunan.

Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .

Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No: B. P.35 / 1 / 10, tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Gubernur dan Kepala DIY, tentang Pengisian Formasi bagian politik di Kantor.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1951 kepada semua Gubernur Kepala Daerah, semua DPD kabupaten, BPH kota Praja Jakarta Raya tentang peraturan daerah yang konkordan dengan PP no:15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1953 tentang pemberian istirahat kepada pegawai negeri sesuai dengan pp.no:15 tahun1953.

Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.26/9/45 tanggal 13 April 1953 kepada semua Gubernur, Residen, Bupati, Walikota kepala DIY tentang peraturan pemerintah no 15 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri.

Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Magelang dan Gubernur Jawa Timur di Blitar, tentang Formasi Pegawai.

Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada para gubernur di Jawa dan Sumatera perihal Surat Keputusan No. Up.21/7/12 tanggal 2 Mei 1950 tentang pemberian uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota DPD serta uang sidang dan perjalanan bagi anggota DPRD.