![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Menampilkan 753 hasil
Deskripsi ArsipSurat Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mengenai permintaan priorotas pertama untuk pengiriman surat-surat dan sambungan pembicaraan telepon untuk keperluan Pemilu 1971.
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mengenai permintaan priorotas pertama untuk pengiriman surat-surat dan sambungan pembicaraan telepon untuk keperluan Pemilu 1971.
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI perihal pedoman Menteri dalam Negeri/ Ketua PPI no. 5/ PPI/ tahun 1971 tentang tata cara penyelenggaraan penghitungan suara di daerah Tingkat I dan tingkat II.
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI perihal pedoman Menteri dalam Negeri/ Ketua PPI no. 5/ PPI/ tahun 1971 tentang tata cara penyelenggaraan penghitungan suara di daerah Tingkat I dan tingkat II.
Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.
Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.
Surat mohon pertimbangan kepada Kepala Jawatan Agraria DIY sehubungan dengan Keputusan Desa Kelurahan Banguntapan Kapanewon Kotagede tanggal 27 Oktober 1928
Surat mohon pertimbangan kepada Kepala Jawatan Agraria DIY sehubungan dengan Keputusan Desa Kelurahan Banguntapan Kapanewon Kotagede tanggal 27 Oktober 1928
Surat Panewu P P. Samigaluh kepada Pemerintah Kab. Kulon Progo tentang Conperentie Kapanewon Samigaluh tiada diadakan.
Surat Panewu P P. Samigaluh kepada Pemerintah Kab. Kulon Progo tentang Conperentie Kapanewon Samigaluh tiada diadakan.
Surat Panewu PP Nglipar a.n. Komisi Pemilihan Pamong Kelurahan Watu Gajah perihal proses perbal tentang pengisian Bagian Agama (Kaum) yang kosong
Surat Panewu PP Nglipar a.n. Komisi Pemilihan Pamong Kelurahan Watu Gajah perihal proses perbal tentang pengisian Bagian Agama (Kaum) yang kosong
Surat Panewu, P.P. Bantul kepada Musiran/ Murdiya Desa Melikan Utara Kapanewon Bantul, tentang Surat honorarium JH. Bramono Bat. P.K. K. Pingit tanggal 11 Januari 1951.
Surat Panewu, P.P. Bantul kepada Musiran/ Murdiya Desa Melikan Utara Kapanewon Bantul, tentang Surat honorarium JH. Bramono Bat. P.K. K. Pingit tanggal 11 Januari 1951.
Surat panitia Inpassing PGPN DIY,No:61-pd.2/62 Bulan September 1964 kepada pemerintah Daerah DIY tentang penjelasan kesimpulan dalam hasil musyawarah panitia inpassing tanggal 29 dan 11 September 1964.
Surat panitia Inpassing PGPN DIY,No:61-pd.2/62 Bulan September 1964 kepada pemerintah Daerah DIY tentang penjelasan kesimpulan dalam hasil musyawarah panitia inpassing tanggal 29 dan 11 September 1964.
Surat panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. KRT. Kerta Praja Ondervoors Chothooder P.M.D.di Yogyakarta perihal pengiriman surat keputusan tanggal 6 Oktober 1956. No. 941/III/a/K.1956 dan alamat pengirim uang P.M.D.
Surat panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. KRT. Kerta Praja Ondervoors Chothooder P.M.D.di Yogyakarta perihal pengiriman surat keputusan tanggal 6 Oktober 1956. No. 941/III/a/K.1956 dan alamat pengirim uang P.M.D.
Surat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY kepada Kepala Bagian Penjualan (PPN) Inspeksi Keuangan mengenai permohonan bebas pajak penjualan kepada: 1. PT Notoatmoj 2. 2. PT. Dwi Pantara Dalam pengerjaan pemborongan pembuatan kotak suara sebayak 6750 buah dalam jangka waktu Desember 1970 s/d akhir bulan Februari 1971 dengan harga Rp 1.350 per buah.
Surat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY kepada Kepala Bagian Penjualan (PPN) Inspeksi Keuangan mengenai permohonan bebas pajak penjualan kepada: 1. PT Notoatmoj 2. 2. PT. Dwi Pantara Dalam pengerjaan pemborongan pembuatan kotak suara sebayak 6750 buah dalam jangka waktu Desember 1970 s/d akhir bulan Februari 1971 dengan harga Rp 1.350 per buah.
Hasil 551 s.d 560 dari 753