Menampilkan 752 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Magelang dan Gubernur Jawa Timur di Blitar, tentang Formasi Pegawai.
Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Magelang dan Gubernur Jawa Timur di Blitar, tentang Formasi Pegawai.
Surat Jawatan Pradja DIY.Bupati Pariradyapati, kepada : Walikota Jogjakarta, Bupati P.P. , Mantri P.P, dan Panewu P.P, seluruh DIY tentang Pembuatan Buku Dokumentatie (baca:dokumentasi).
Surat Jawatan Pradja DIY.Bupati Pariradyapati, kepada : Walikota Jogjakarta, Bupati P.P. , Mantri P.P, dan Panewu P.P, seluruh DIY tentang Pembuatan Buku Dokumentatie (baca:dokumentasi).
Surat Kepala Staf Sipil Pemerintahan Militer Kabupaten Kulon Progo Bupati P.P. kepada Jawatan Projo DIY perihal permohonan pengabsahan penetapan sementara
Surat Kepala Staf Sipil Pemerintahan Militer Kabupaten Kulon Progo Bupati P.P. kepada Jawatan Projo DIY perihal permohonan pengabsahan penetapan sementara
Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada para gubernur di Jawa dan Sumatera perihal Surat Keputusan No. Up.21/7/12 tanggal 2 Mei 1950 tentang pemberian uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota DPD serta uang sidang dan perjalanan bagi anggota DPRD.
Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada para gubernur di Jawa dan Sumatera perihal Surat Keputusan No. Up.21/7/12 tanggal 2 Mei 1950 tentang pemberian uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota DPD serta uang sidang dan perjalanan bagi anggota DPRD.
Daftar pegawai pekerjaan umum DIY beserta daftar gaji tahun 1950
Daftar pegawai pekerjaan umum DIY beserta daftar gaji tahun 1950
Surat Kementrian Dalam Negeri RI No: UP 21 / 6 / 19 , tanggal 17 April 1950 Kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Walikota, tentang Statement Menteri Dalam Negeri RI tentang sikap terhadap Pegawai Cooperator.
Surat Kementrian Dalam Negeri RI No: UP 21 / 6 / 19 , tanggal 17 April 1950 Kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Walikota, tentang Statement Menteri Dalam Negeri RI tentang sikap terhadap Pegawai Cooperator.
Surat Panitia Pusat dalam Rangka Penyambutan Kunjungan PJM. Presiden RIS. Beserta J. M. P. M. India Pandit J.Nehru dan J. M. RIS. Drs Moh Hatta dan Jadwal serta tata tertib penyambutan.
Surat Panitia Pusat dalam Rangka Penyambutan Kunjungan PJM. Presiden RIS. Beserta J. M. P. M. India Pandit J.Nehru dan J. M. RIS. Drs Moh Hatta dan Jadwal serta tata tertib penyambutan.
Surat Kepala Jawatan Pradja DIY kepada Bupati PP Gunung Kidul perihal kursus pengetahuan umum (KPU) Suryodiningratan supaya dibuatkan Anggaran Dasar.
Surat Kepala Jawatan Pradja DIY kepada Bupati PP Gunung Kidul perihal kursus pengetahuan umum (KPU) Suryodiningratan supaya dibuatkan Anggaran Dasar.
Surat Kepala Jawatan Praja DIY kepada Pemerintah Kabupaten Bantul perihal rapat mengenai pembangunan desa.
Surat Kepala Jawatan Praja DIY kepada Pemerintah Kabupaten Bantul perihal rapat mengenai pembangunan desa.
Surat Edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia No : 51 / 2203 / 30 tanggal 3 Nopember 1951 tentang perlindungan kepentingan Materical dan Idecal Negara.
Surat Edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia No : 51 / 2203 / 30 tanggal 3 Nopember 1951 tentang perlindungan kepentingan Materical dan Idecal Negara.
Hasil 1 s.d 10 dari 752