Print preview Close
Showing 550 results
Archival descriptionSalinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.
Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.
Surat dari Bupati KDH Tingkat II Sleman kepada Kepala Urusan Perlengkapan Alat-alat Kantor DIY perihal laporan kerusakan inventaris kantor Kapanewon P.P. Mlati Sleman.
Surat dari Bupati KDH Tingkat II Sleman kepada Kepala Urusan Perlengkapan Alat-alat Kantor DIY perihal laporan kerusakan inventaris kantor Kapanewon P.P. Mlati Sleman.
Surat dari Pengurus IPBM kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY, Nomor 5/IPBM/56 tanggal 22 September 1956 tentang ganti separatie sepeda motor dari Assurantie.
Surat dari Pengurus IPBM kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY, Nomor 5/IPBM/56 tanggal 22 September 1956 tentang ganti separatie sepeda motor dari Assurantie.
Daftar pengeluaran biaya exploitasi kendaraan dinas dalam bulan Januari, Agustus dan September 1966 untuk Dinas Keuangan DIY.
Daftar pengeluaran biaya exploitasi kendaraan dinas dalam bulan Januari, Agustus dan September 1966 untuk Dinas Keuangan DIY.
Surat dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dinas PDG DIY Nomor 581/I/A/GR/67, tanggal 14 Juli 1967 tentang pembuatan garasi mobil di rumah Sdr. Gerson Harsono Wakil Ketua DPRD Gotong Royong DIY.
Surat dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dinas PDG DIY Nomor 581/I/A/GR/67, tanggal 14 Juli 1967 tentang pembuatan garasi mobil di rumah Sdr. Gerson Harsono Wakil Ketua DPRD Gotong Royong DIY.
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 17 Juli 1957 perihal Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tanggal 6 Juli 1957 Nomor 19/D.P.D/1957 tentang pengesahan putusan Rapat Tilik Desa Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 September 1956 mengenai Peraturan Ronda Desa.
Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 17 Juli 1957 perihal Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tanggal 6 Juli 1957 Nomor 19/D.P.D/1957 tentang pengesahan putusan Rapat Tilik Desa Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 September 1956 mengenai Peraturan Ronda Desa.
Turunan Telegram Pemerintah Kantor Jakarta tanggal 18 Maret 1964 dari atas nama Menteri Dalam Negeri, Kepala Bagian Arsip/ Ekspedisi tentang perintah untuk mengganti anggota DPRDGR yang terlibat organisasi terlarang GPII.
Turunan Telegram Pemerintah Kantor Jakarta tanggal 18 Maret 1964 dari atas nama Menteri Dalam Negeri, Kepala Bagian Arsip/ Ekspedisi tentang perintah untuk mengganti anggota DPRDGR yang terlibat organisasi terlarang GPII.
Results 201 to 210 of 550