Menampilkan 550 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Radiogram dari Menteri Dalam Negri RI kepada semua Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang permohonan pengiriman Inventarisasi mengenai kejadian/peristiwa overacting parpol terhadap Golkar terutama peristiwa aktual/baru.
Radiogram dari Menteri Dalam Negri RI kepada semua Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang permohonan pengiriman Inventarisasi mengenai kejadian/peristiwa overacting parpol terhadap Golkar terutama peristiwa aktual/baru.
Radiogram dari Panitia TB. ID Pemda Irian Barat kepada Kepala Perwakilan Pemda Irian Barat di Jakarta perihal Umi Purwanti mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM diterima sebagai mahasiswa Beasiswa Pemda Propinsi Irian Barat mulai 1 Januari 1973
Radiogram dari Panitia TB. ID Pemda Irian Barat kepada Kepala Perwakilan Pemda Irian Barat di Jakarta perihal Umi Purwanti mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM diterima sebagai mahasiswa Beasiswa Pemda Propinsi Irian Barat mulai 1 Januari 1973
Rapat antara Sri Paduka Wakil Kepala Daerah, BPH, Sekretaris I, Bulogda (Major Sugito), Dinas perekonomian (KRT. Tondongnegoro), PG. Madukismo (Ir. Noerjono) pada tanggal 5 Juli 1968. Tempat : Gedung Wilis Perihal : pergolakan status BPU Semarang dan .G. Madukismo dalam masalah gula.
Rapat antara Sri Paduka Wakil Kepala Daerah, BPH, Sekretaris I, Bulogda (Major Sugito), Dinas perekonomian (KRT. Tondongnegoro), PG. Madukismo (Ir. Noerjono) pada tanggal 5 Juli 1968. Tempat : Gedung Wilis Perihal : pergolakan status BPU Semarang dan .G. Madukismo dalam masalah gula.
Rapat DPRD tanggal 22 Agustus 1956 Materi : - P.M.D (Usaha memajukan masyarakat Desa) - Tanah –tanah di maguwo yang digunakan oleh Tentara - Otonomi - Touris dll.
Rapat DPRD tanggal 22 Agustus 1956 Materi : - P.M.D (Usaha memajukan masyarakat Desa) - Tanah –tanah di maguwo yang digunakan oleh Tentara - Otonomi - Touris dll.
Salinan dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.4/4/14, 2 Oktober 1956 tentang menetapkan ujian penghabisan angkatan II KPP Bagian A Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bukit Tinggi, Banjarmasin dan Makasar.
Salinan dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.4/4/14, 2 Oktober 1956 tentang menetapkan ujian penghabisan angkatan II KPP Bagian A Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bukit Tinggi, Banjarmasin dan Makasar.
Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend 2/6/25 tanggal 6 Pebruari 1956 tentang pegawai dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang belajar pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri adalah pegawai dengan tugas belajar.
Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend 2/6/25 tanggal 6 Pebruari 1956 tentang pegawai dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang belajar pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri adalah pegawai dengan tugas belajar.
Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.
Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.
Salinan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 4265/U.P/E, tanggal 26 Pebruari 1951 tentang perjalanan Pegawai Negeri untuk pengobatan spesialisasi.
Salinan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 4265/U.P/E, tanggal 26 Pebruari 1951 tentang perjalanan Pegawai Negeri untuk pengobatan spesialisasi.
Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.
Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.
Hasil 161 s.d 170 dari 550