𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Riwayat Hidup

Salinan dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.4/4/14, 2 Oktober 1956 tentang menetapkan ujian penghabisan angkatan II KPP Bagian A Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bukit Tinggi, Banjarmasin dan Makasar.

Salinan dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.4/4/14, 2 Oktober 1956 tentang menetapkan ujian penghabisan angkatan II KPP Bagian A Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bukit Tinggi, Banjarmasin dan Makasar.

Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend 2/6/25 tanggal 6 Pebruari 1956 tentang pegawai dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang belajar pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri adalah pegawai dengan tugas belajar.

Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend 2/6/25 tanggal 6 Pebruari 1956 tentang pegawai dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang belajar pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri adalah pegawai dengan tugas belajar.

Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.

Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.

Salinan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 4265/U.P/E, tanggal 26 Pebruari 1951 tentang perjalanan Pegawai Negeri untuk pengobatan spesialisasi.

Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.

Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.

Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.

Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.

Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 15/D.Pem.D/U.T/K.P.J, tanggal 25 April 1959 tentang kenaikan gaji lanjutan bagi pejabat–pejabat urusan pasar Kota Praja Yogyakarta Sdr. Tondojitmo, dkk terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1957 (daftar terlampir).

Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 15/D.Pem.D/U.T/K.P.J, tanggal 25 April 1959 tentang kenaikan gaji lanjutan bagi pejabat–pejabat urusan pasar Kota Praja Yogyakarta Sdr. Tondojitmo, dkk terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1957 (daftar terlampir).

Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 54/1964 tentang pemberian kuasa kepada Pemerintah Daerah Dati II untuk menyesuaikan tarif bea sapuan pasar dengan keadaan sekarang.

Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/1964 tanggal 27 Maret 1964 tentang penyaluran pegawai – pegawai DIY yang bekerja pada Biro Pemerintahan Umum DIY yang telah dihapuskan dengan Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 25/1964.

Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/1964 tanggal 27 Maret 1964 tentang penyaluran pegawai – pegawai DIY yang bekerja pada Biro Pemerintahan Umum DIY yang telah dihapuskan dengan Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 25/1964.

𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Level Deskripsi

Menampilkan 608 hasil

Riwayat Hidup

Salinan dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.4/4/14, 2 Oktober 1956 tentang menetapkan ujian penghabisan angkatan II KPP Bagian A Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bukit Tinggi, Banjarmasin dan Makasar.

Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend 2/6/25 tanggal 6 Pebruari 1956 tentang pegawai dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang belajar pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri adalah pegawai dengan tugas belajar.

Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.

Salinan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 4265/U.P/E, tanggal 26 Pebruari 1951 tentang perjalanan Pegawai Negeri untuk pengobatan spesialisasi.

Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.

Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.

Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 15/D.Pem.D/U.T/K.P.J, tanggal 25 April 1959 tentang kenaikan gaji lanjutan bagi pejabat–pejabat urusan pasar Kota Praja Yogyakarta Sdr. Tondojitmo, dkk terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1957 (daftar terlampir).

Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 54/1964 tentang pemberian kuasa kepada Pemerintah Daerah Dati II untuk menyesuaikan tarif bea sapuan pasar dengan keadaan sekarang.

Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/1964 tanggal 27 Maret 1964 tentang penyaluran pegawai – pegawai DIY yang bekerja pada Biro Pemerintahan Umum DIY yang telah dihapuskan dengan Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 25/1964.