Pratinjau hasil cetak Tutup
![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Menampilkan 608 hasil
Deskripsi ArsipSurat dari Ikatan Pegawai bersepeda motor DIJ kepada Pemerintah DIJ perihal permohonan bebas dari pembayaran Asuransi bagi pegawai yang menerima pembagian sepeda motor.
Surat dari Ikatan Pegawai bersepeda motor DIJ kepada Pemerintah DIJ perihal permohonan bebas dari pembayaran Asuransi bagi pegawai yang menerima pembagian sepeda motor.
Surat dari Gubernur/Ketua PPd I Sumatra Selatan kepada Dekan Fakultas Hukum Agama di Yogyakarta tentang penunjukan tugas belajar pada Fakultas Hukum Agama untuk mengikuti Pendidikan Purnasarjana Jurusan Notariah.
Surat dari Gubernur/Ketua PPd I Sumatra Selatan kepada Dekan Fakultas Hukum Agama di Yogyakarta tentang penunjukan tugas belajar pada Fakultas Hukum Agama untuk mengikuti Pendidikan Purnasarjana Jurusan Notariah.
Surat dari Gubernur Wakil KDH DIY kepada Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri Jakarta perihal alokasi bantuan pusat ke Daerah di Kodya Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
Surat dari Gubernur Wakil KDH DIY kepada Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri Jakarta perihal alokasi bantuan pusat ke Daerah di Kodya Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
Surat dari Gubernur Kalteng, Palangkaraya kepada Kepala Daerah DIY, Nomor 316/VIII/KW/64, tanggal 19 Juni 1964, tentang 4 orang pegawai Kalteng yang tugas belajar di Yogyakarta Herman HS, cs minta bantuan karena sejak datang tanggal 14 April 1964 belum pernah menerima kiriman uang.
Surat dari Gubernur Kalteng, Palangkaraya kepada Kepala Daerah DIY, Nomor 316/VIII/KW/64, tanggal 19 Juni 1964, tentang 4 orang pegawai Kalteng yang tugas belajar di Yogyakarta Herman HS, cs minta bantuan karena sejak datang tanggal 14 April 1964 belum pernah menerima kiriman uang.
Surat dari DPRDGR Daerah Kabupaten Bantul kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal : 1. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 2/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang penggunaan peraturan Tata-tertib D.P.R.D-G.R. Dati II Bantul Nomor 8/Kep/Dprd-Gr/Bt/1962 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 3/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang pembubaran pembantu-pembantu pelaksanaan pemilihan pimpinan DPRD-GR Daerah Kabupaten Bantul.
Surat dari DPRDGR Daerah Kabupaten Bantul kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal : 1. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 2/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang penggunaan peraturan Tata-tertib D.P.R.D-G.R. Dati II Bantul Nomor 8/Kep/Dprd-Gr/Bt/1962 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 3/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang pembubaran pembantu-pembantu pelaksanaan pemilihan pimpinan DPRD-GR Daerah Kabupaten Bantul.
Surat dari Direktorat Agraria DIY Nomor 593.5/1309.255/Agr kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala DIY perihal permohonan mendapatkan hak baru atas tanah hak guna bangunan Nomor B.237/Gt luas 908 m² terletak di Sosrowijayan, Kemantren P.P Gedong Tengen, Yogyakarta masa berlakunya berakhir tanggal 23 September 1980. atas nama H. Umar Harun Peki Pedagang alamat Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
Surat dari Direktorat Agraria DIY Nomor 593.5/1309.255/Agr kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala DIY perihal permohonan mendapatkan hak baru atas tanah hak guna bangunan Nomor B.237/Gt luas 908 m² terletak di Sosrowijayan, Kemantren P.P Gedong Tengen, Yogyakarta masa berlakunya berakhir tanggal 23 September 1980. atas nama H. Umar Harun Peki Pedagang alamat Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
Surat dari Dinas Tenaga Kerja DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY lewat kepala Kantor Urusan Pegawai DIY, tanggal 21 Juni 1973 perihal penyelesaian tindakan administrative/kenaikan pangkat bagi para pegawai yang terkena indikasi G.30.S/PKI klasifikasi golongan C.
Surat dari Dinas Tenaga Kerja DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY lewat kepala Kantor Urusan Pegawai DIY, tanggal 21 Juni 1973 perihal penyelesaian tindakan administrative/kenaikan pangkat bagi para pegawai yang terkena indikasi G.30.S/PKI klasifikasi golongan C.
Surat dari Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada KDH DIY perihal permohonan daftar tokoh–tokoh Pemerintahan Negara RI.
Surat dari Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada KDH DIY perihal permohonan daftar tokoh–tokoh Pemerintahan Negara RI.
Surat dari Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kepala Daerah (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) Nomor DPU/6439/I, tanggal 28 September 1961 tentang tunjangan untuk pekerjaan rangkap antara lain pegawai yang merangkap pekerjaan sensus
Surat dari Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kepala Daerah (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) Nomor DPU/6439/I, tanggal 28 September 1961 tentang tunjangan untuk pekerjaan rangkap antara lain pegawai yang merangkap pekerjaan sensus
Surat dari Dinas Pemerintahan Umum DIJ kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIJ lewat Kantor Urusan Pegawai DIJ tanggal 29 Pebruari 1964 perihal peremajaan pegawai (diberhentikan dari pekerdjaan dengan hak pensiun/onderstand/uang tunggu) bagi Sdr. Raden Ngabehi Drs. Sumarti mantra Pag. Baja Kapanewon Bantul.
Surat dari Dinas Pemerintahan Umum DIJ kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIJ lewat Kantor Urusan Pegawai DIJ tanggal 29 Pebruari 1964 perihal peremajaan pegawai (diberhentikan dari pekerdjaan dengan hak pensiun/onderstand/uang tunggu) bagi Sdr. Raden Ngabehi Drs. Sumarti mantra Pag. Baja Kapanewon Bantul.
Hasil 301 s.d 310 dari 608