Print preview Close
![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Showing 608 results
Archival descriptionSurat DPR Kalurahan Purwomartani kepada Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta tentang usul mosi tidak percaya kepada Lurah Desa Purwomartani fasil dari sidang pleno tanggal 23 Desember 1956 bertempat di Balai Desa Purwomartani.
Surat DPR Kalurahan Purwomartani kepada Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta tentang usul mosi tidak percaya kepada Lurah Desa Purwomartani fasil dari sidang pleno tanggal 23 Desember 1956 bertempat di Balai Desa Purwomartani.
Surat Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemeriksaan atas mosi tidak percaya dari DPR Kalurahan Purwomartani terhadap Lurah Desa Kalurahan Purwomartani.
Surat Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemeriksaan atas mosi tidak percaya dari DPR Kalurahan Purwomartani terhadap Lurah Desa Kalurahan Purwomartani.
Lain-lain
Lain-lain
Turunan perundang-undangan desa dari Sekretaris Jawatan Pemerintahan Umum DIY.
Turunan perundang-undangan desa dari Sekretaris Jawatan Pemerintahan Umum DIY.
Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swantantra Tingkat II Sleman Kepada Lurah Desa Sendangadi, Kepanewon Mlati tanggal 6 Pebruari 1959 perihal panggilan kepada Sdr. Lurah Desa Sendangadi Mlati untuk memberikan keterangan-keterangan terkait kepergian Sdr. Carik Desa Sendangadi
Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swantantra Tingkat II Sleman Kepada Lurah Desa Sendangadi, Kepanewon Mlati tanggal 6 Pebruari 1959 perihal panggilan kepada Sdr. Lurah Desa Sendangadi Mlati untuk memberikan keterangan-keterangan terkait kepergian Sdr. Carik Desa Sendangadi
Surat dari Kepala Dinas Pemerintahan Umum Propinsi DIY kepada Bupati Kepala Daerah Dati II Gunungkidul perihal permohonan cap Kalurahan Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul.
Surat dari Kepala Dinas Pemerintahan Umum Propinsi DIY kepada Bupati Kepala Daerah Dati II Gunungkidul perihal permohonan cap Kalurahan Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul.
Surat dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor D.P.U./1268/Rh/II, tanggal 1 Oktober 1957, tentang pengisian tenaga upas P.P. di Kepanewon - kepanewon, lingkungan Kabupaten Sleman.
Surat dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor D.P.U./1268/Rh/II, tanggal 1 Oktober 1957, tentang pengisian tenaga upas P.P. di Kepanewon - kepanewon, lingkungan Kabupaten Sleman.
Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo, tanggal 9 September 1963 perihal Pengiriman Surat Keputusan Kepala Daerah DIY tanggal 27 Agustus 1963 Nomor 5246/VI/1/H/63, beserta turunan Surat Departemen Pemerintahan Umum DIY dan Otonomi Daerah di Jakarta tanggal 26 Juni 1963 Nomor Pem.46/9/23 tentang mutasi–mutasi Pegawai Bagian Sensus.
Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo, tanggal 9 September 1963 perihal Pengiriman Surat Keputusan Kepala Daerah DIY tanggal 27 Agustus 1963 Nomor 5246/VI/1/H/63, beserta turunan Surat Departemen Pemerintahan Umum DIY dan Otonomi Daerah di Jakarta tanggal 26 Juni 1963 Nomor Pem.46/9/23 tentang mutasi–mutasi Pegawai Bagian Sensus.
Intruksi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 002/170 tentang Penyampaian daftar pegawai/karyawan/buruh dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam G30S/PKI Kepala PPP setempat dimana mereka bertempat tinggal
Intruksi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 002/170 tentang Penyampaian daftar pegawai/karyawan/buruh dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam G30S/PKI Kepala PPP setempat dimana mereka bertempat tinggal
Radiogram dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang pernyataan bahwa setiap mutasi pimpinan/dosen agar mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Radiogram dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang pernyataan bahwa setiap mutasi pimpinan/dosen agar mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Results 311 to 320 of 608