Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 608 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Kendaraan
Kendaraan
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti β€œVerordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti β€œVerordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Kementrian Agama Jjakarta Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kecamatan di Jawa-Madura tanggal 10 Januari 1952 perihal penyampaian Surat Edaran penyelesaian perkara perselisihan suami istri.
Kementrian Agama Jjakarta Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kecamatan di Jawa-Madura tanggal 10 Januari 1952 perihal penyampaian Surat Edaran penyelesaian perkara perselisihan suami istri.
Kedudukan
Kedudukan
Kasus kecurangan Lurah Desa Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.
Kasus kecurangan Lurah Desa Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.
Kasus kecurangan Lurah Desa dan Pamong Desa Kalurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri.
Kasus kecurangan Lurah Desa dan Pamong Desa Kalurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri.
Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 24 April 1954 perihal penyampaian turunan surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta tanggal 16 Maret 1954 Nomor D.D.11/5/44, tentang perkreditan dan pembentukan desa percobaan.
Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 24 April 1954 perihal penyampaian turunan surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta tanggal 16 Maret 1954 Nomor D.D.11/5/44, tentang perkreditan dan pembentukan desa percobaan.
Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta β€œDwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan β€œTHE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”
Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta β€œDwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan β€œTHE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”
Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).
Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).
Hasil 491 s.d 500 dari 608