Showing 532 results
Archival descriptionSurat Bupati Sleman kepada Kepala Daerah DIY Nomor 35/739/ DPRKGR/65 tanggal 10 Pebruari 1965 tentang daftar susunan pengurus DPRKGR Kalurahan Wilayah Sleman.
Surat Bupati Sleman kepada Kepala Daerah DIY Nomor 35/739/ DPRKGR/65 tanggal 10 Pebruari 1965 tentang daftar susunan pengurus DPRKGR Kalurahan Wilayah Sleman.
Surat Bupati KDH Sleman kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang Daftar Ketua dan Wakil Ketua DPRKGR seluruh Asisten Wilayah Turi.
Surat Bupati KDH Sleman kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang Daftar Ketua dan Wakil Ketua DPRKGR seluruh Asisten Wilayah Turi.
Tunjangan DPRKGR
Tunjangan DPRKGR
Keputusan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Nomor 01/Kep.D./ UP/1968 tentang Penetapan besarnya uang sidang, uang harian dan uang Reptesuntage serta besarnya honorarium bagi anggota team sekrening Pegawai/Pamong Desa.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Nomor 01/Kep.D./ UP/1968 tentang Penetapan besarnya uang sidang, uang harian dan uang Reptesuntage serta besarnya honorarium bagi anggota team sekrening Pegawai/Pamong Desa.
Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 58/Kep/KDH/1968 tentang Fasilitas dan emulement bagi Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-GR, Anggota BPH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 58/Kep/KDH/1968 tentang Fasilitas dan emulement bagi Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-GR, Anggota BPH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul Nomor 51/B/Kep/BT/1970 tentang Pengangkatan staf gabungan Kabupaten Bantul.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul Nomor 51/B/Kep/BT/1970 tentang Pengangkatan staf gabungan Kabupaten Bantul.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Bantul tanggal. 10 Nopember 1953 perihal pengiriman kembali Putusan DPR Kalurahan Pandjangredjo Nomor 1/DPR/’52 tentang Penetapan Pundjungan kepada Kas Kalurahan dari Rakyat yang menjual tanahnya di kalurahan (Mengenai Pundjungan Jual-Beli Tanah di Kalurahan).
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Bantul tanggal. 10 Nopember 1953 perihal pengiriman kembali Putusan DPR Kalurahan Pandjangredjo Nomor 1/DPR/’52 tentang Penetapan Pundjungan kepada Kas Kalurahan dari Rakyat yang menjual tanahnya di kalurahan (Mengenai Pundjungan Jual-Beli Tanah di Kalurahan).
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kabupaten Gunungkidul tanggal 28 Juni 1955 perihal pengiriman kembali putusan Dewan Kalurahan Botodajakan Rongkop tanggal 18-IV-1953 No. II, tentang mengangkat 1 orang untuk pembantu Pamong Kalurahan.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kabupaten Gunungkidul tanggal 28 Juni 1955 perihal pengiriman kembali putusan Dewan Kalurahan Botodajakan Rongkop tanggal 18-IV-1953 No. II, tentang mengangkat 1 orang untuk pembantu Pamong Kalurahan.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah DIY tanggal 9-1-1957 perihal penyampaian 2 daftar tunggakan putusan desa dari Kepanewon Pundong dan Imogiri Kabupaten Bantul.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah DIY tanggal 9-1-1957 perihal penyampaian 2 daftar tunggakan putusan desa dari Kepanewon Pundong dan Imogiri Kabupaten Bantul.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kabupaten Gunugkidul tanggal 6 April 1957 perihal pengiriman kembali putusan dewan Kalurahan Gari, Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 November 1956 No. 7 tentang membuat peraturan jual beli rumah dikenakan membayar punjungan pada kas kalurahan.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kabupaten Gunugkidul tanggal 6 April 1957 perihal pengiriman kembali putusan dewan Kalurahan Gari, Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 November 1956 No. 7 tentang membuat peraturan jual beli rumah dikenakan membayar punjungan pada kas kalurahan.
Results 101 to 110 of 532