Menampilkan 608 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Intruksi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 002/170 tentang Penyampaian daftar pegawai/karyawan/buruh dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam G30S/PKI Kepala PPP setempat dimana mereka bertempat tinggal
Intruksi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 002/170 tentang Penyampaian daftar pegawai/karyawan/buruh dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam G30S/PKI Kepala PPP setempat dimana mereka bertempat tinggal
Inventaris
Inventaris
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 Kabupaten ) tanggal 10 Oktober 1956 perihal turunan surat dari Dewan Pemerintah DIY, tanggal 29 September 1956 Nomor 6214/1/L/56 tentang perubahan nama-nama geografi (nama-nama gunung, sungai, pulau,dsb yang terancam dalam peta-peta yang penting).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 Kabupaten ) tanggal 10 Oktober 1956 perihal turunan surat dari Dewan Pemerintah DIY, tanggal 29 September 1956 Nomor 6214/1/L/56 tentang perubahan nama-nama geografi (nama-nama gunung, sungai, pulau,dsb yang terancam dalam peta-peta yang penting).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 kelompok) DIY tanggal 4 Januari 1957 perihal penyampaian turunan surat DPD Pemerintah DIY tentang petunjuk/ penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan perjalanan dinas.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 kelompok) DIY tanggal 4 Januari 1957 perihal penyampaian turunan surat DPD Pemerintah DIY tentang petunjuk/ penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan perjalanan dinas.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).
Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).
Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta β€œDwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan β€œTHE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”
Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta β€œDwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan β€œTHE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”
Hasil 101 s.d 110 dari 608