Menampilkan 532 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No. 18/Kep/Pr/1968 tanggal 27 oktober 1969 tentang pemberhentian dan dan pengangkatan penetapan anggota DPRKGR Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No. 18/Kep/Pr/1968 tanggal 27 oktober 1969 tentang pemberhentian dan dan pengangkatan penetapan anggota DPRKGR Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No. 06/KEP/PR/1968 tanggal 13 November 1968 tentang pemberhentian dan penetapan keanggotaan DPRKGR Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Gondowulung, Kabupaten Bantul.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No. 06/KEP/PR/1968 tanggal 13 November 1968 tentang pemberhentian dan penetapan keanggotaan DPRKGR Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Gondowulung, Kabupaten Bantul.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No : 4/KEP/PR/1968 tanggal 7 Oktober 1968 tentang Pemberhentian dan penetapan keanggotaan DPRKGR Kalurahan Jambitan, Kecamatan Gondowulung, Kabupaten Bantul.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No : 4/KEP/PR/1968 tanggal 7 Oktober 1968 tentang Pemberhentian dan penetapan keanggotaan DPRKGR Kalurahan Jambitan, Kecamatan Gondowulung, Kabupaten Bantul.
Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang permohonan pangkat/ kalenggahan bagi Lurah-Lurah Desa Girisekar dan Girisudo Kapanewon Panggang.
Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang permohonan pangkat/ kalenggahan bagi Lurah-Lurah Desa Girisekar dan Girisudo Kapanewon Panggang.
Surat Kepala Daerah DIY Nomor K738/IV/B/knt/73 kepada Kepala Direktorat Agraria DIY tentang berita telex Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 1973 No Pusdik 7/2/50 perihal hasil seleksi masuk Akademi Agraria.
Surat Kepala Daerah DIY Nomor K738/IV/B/knt/73 kepada Kepala Direktorat Agraria DIY tentang berita telex Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 1973 No Pusdik 7/2/50 perihal hasil seleksi masuk Akademi Agraria.
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta No. Eo.15/6/10 kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penaksiran besarnya penghasilan Kepala Desa dan anggota Pamong Desa.
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta No. Eo.15/6/10 kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penaksiran besarnya penghasilan Kepala Desa dan anggota Pamong Desa.
Surat Kawat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi/Kotaraja perihal penyelenggaraan ujian sekolah/ujian Negara.
Surat Kawat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi/Kotaraja perihal penyelenggaraan ujian sekolah/ujian Negara.
Surat Kawat dari Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur Kepala Daerah, semua walikota Kepala Daerah, semua Bupati Kepala Daerah se Indonesia, tanggal 3 April 1971 tentang dalam rangka pelaksanaan pasal 4 dan 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 166 tahun 1970 diminta segera dikirimkan daftar jumlah pegawai baik pegawai negeri diperbantukan maupun pegawai Daerah yang pembayaran gajinya menjadi beban anggaran Daerah dan daftar diperinci menurut golongan/ruang PGPS-1968 yang dipekerjakan pada Sekretariat, Dinas dan Perusahaan Daerah.
Surat Kawat dari Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur Kepala Daerah, semua walikota Kepala Daerah, semua Bupati Kepala Daerah se Indonesia, tanggal 3 April 1971 tentang dalam rangka pelaksanaan pasal 4 dan 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 166 tahun 1970 diminta segera dikirimkan daftar jumlah pegawai baik pegawai negeri diperbantukan maupun pegawai Daerah yang pembayaran gajinya menjadi beban anggaran Daerah dan daftar diperinci menurut golongan/ruang PGPS-1968 yang dipekerjakan pada Sekretariat, Dinas dan Perusahaan Daerah.
Surat kawat dari Kraton Yogyakarta kepada semua Residen perihal Rukun Kampung dan Rukun Tetangga agar tidak dipergunakan berpolitik, tetapi RK/RT membantu pemerintah di bawah perintah lurah desa.
Surat kawat dari Kraton Yogyakarta kepada semua Residen perihal Rukun Kampung dan Rukun Tetangga agar tidak dipergunakan berpolitik, tetapi RK/RT membantu pemerintah di bawah perintah lurah desa.
Surat kawat dan Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur tentang Pemberitahuan penerima mahasiswa Baru di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta.
Surat kawat dan Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur tentang Pemberitahuan penerima mahasiswa Baru di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta.
Hasil 121 s.d 130 dari 532