Showing 532 results
Archival descriptionSurat dari Kepala Daerah DIY kepada Kepala Dinas Keuangan DIY tentang laporan perubahan pembiayaan/pembuatan buka kepegawaian dan pendayagunaan pegawai.
Surat dari Kepala Daerah DIY kepada Kepala Dinas Keuangan DIY tentang laporan perubahan pembiayaan/pembuatan buka kepegawaian dan pendayagunaan pegawai.
Surat Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 37/LPU/Tahun 1971 tentang alat penusuk tanda Gambar pada surat suara dan landasannya untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.
Surat Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 37/LPU/Tahun 1971 tentang alat penusuk tanda Gambar pada surat suara dan landasannya untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.
Surat dari Panitia Pemilihan Dati I DIY tanggal 12 Juni 1971 perihal jumlah perkiraan banyaknya pemilih yang akan mencoblos tanda gambar Golkar se-Daerah Kabupaten Kulon Progo
Surat dari Panitia Pemilihan Dati I DIY tanggal 12 Juni 1971 perihal jumlah perkiraan banyaknya pemilih yang akan mencoblos tanda gambar Golkar se-Daerah Kabupaten Kulon Progo
Radiogram dari Bapilu Pasal kepada Bapilu Golkar Tingakat I se- Indonesia tentang penunjukan juru bicara dari Golkar Tingkat I dan Tingkat II.
Radiogram dari Bapilu Pasal kepada Bapilu Golkar Tingakat I se- Indonesia tentang penunjukan juru bicara dari Golkar Tingkat I dan Tingkat II.
Surat dari Kepala Biro Ekonomi dan Desentralisasi DIY Nomor 333/992/ot/1967 kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY perihal surat pernyataan bukan anggota partai politik organisasi.
Surat dari Kepala Biro Ekonomi dan Desentralisasi DIY Nomor 333/992/ot/1967 kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY perihal surat pernyataan bukan anggota partai politik organisasi.
Ichtisar Musyawarah antara Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY dengan para anggota BPH DIY dan Sekretaris Daerah DIY pada tanggal 22 Mei 1969, tempat Dalem Puropakualaman, acara laporan tugas masing-masing anggota BPH DIY.
Ichtisar Musyawarah antara Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY dengan para anggota BPH DIY dan Sekretaris Daerah DIY pada tanggal 22 Mei 1969, tempat Dalem Puropakualaman, acara laporan tugas masing-masing anggota BPH DIY.
Telegram dari Gubernur PUOD DEPDAGRI tentang laporan proyek pendidikan pejabat pamong praja DIY 1972/1973.
Telegram dari Gubernur PUOD DEPDAGRI tentang laporan proyek pendidikan pejabat pamong praja DIY 1972/1973.
Turunan surat kawat dari Kementrian Dalam Negeri kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 1957, No : Pend.6/11/33, tentang diharapkan segera mengirimkan sejumlah pegawai untuk tugas belajar di luar negri untuk mempelajari public administration selama 1 tahun di USA, dengan syarat sebagai berikut - Batas usia antara 30-40 tahun - Dasar pendidikan SMA - Mempunyai kedudukan penting - Belum pernah dikirim ke luar negri
Turunan surat kawat dari Kementrian Dalam Negeri kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Desember 1957, No : Pend.6/11/33, tentang diharapkan segera mengirimkan sejumlah pegawai untuk tugas belajar di luar negri untuk mempelajari public administration selama 1 tahun di USA, dengan syarat sebagai berikut - Batas usia antara 30-40 tahun - Dasar pendidikan SMA - Mempunyai kedudukan penting - Belum pernah dikirim ke luar negri
Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 637/Pem.D/UO/K, tanggal 15 September 1964 tentang Tugas Belajar Sdr. Saidi pada Fakultas Sosial Politik UGM Yogyakarta Tahun Pelajaran 1964/1965 terhitung mulai tanggal 1 September 1964
Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 637/Pem.D/UO/K, tanggal 15 September 1964 tentang Tugas Belajar Sdr. Saidi pada Fakultas Sosial Politik UGM Yogyakarta Tahun Pelajaran 1964/1965 terhitung mulai tanggal 1 September 1964
Surat dari Gubernur/Ketua PPd I Sumatra Selatan kepada Dekan Fakultas Hukum Agama di Yogyakarta tentang penunjukan tugas belajar pada Fakultas Hukum Agama untuk mengikuti Pendidikan Purnasarjana Jurusan Notariah.
Surat dari Gubernur/Ketua PPd I Sumatra Selatan kepada Dekan Fakultas Hukum Agama di Yogyakarta tentang penunjukan tugas belajar pada Fakultas Hukum Agama untuk mengikuti Pendidikan Purnasarjana Jurusan Notariah.
Results 161 to 170 of 532