Menampilkan 532 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.
Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45/Kep/KDH/1971 tanggal 7 Septemebr 1971 tentang pembebasan tanah milik P Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Pengadilan Negeri Wates.
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/D.Pem.D/U.P/K tanggal 22 April 1959, tentang penghapusan Sckorsing Sdr. M.Ng Wirosandono KP No. 3265 Sopir Kepala (B2/III) Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak terbukti kesalahannya.
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 15/D.Pem.D/U.T/K.P.J, tanggal 25 April 1959 tentang kenaikan gaji lanjutan bagi pejabat–pejabat urusan pasar Kota Praja Yogyakarta Sdr. Tondojitmo, dkk terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1957 (daftar terlampir).
Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 15/D.Pem.D/U.T/K.P.J, tanggal 25 April 1959 tentang kenaikan gaji lanjutan bagi pejabat–pejabat urusan pasar Kota Praja Yogyakarta Sdr. Tondojitmo, dkk terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1957 (daftar terlampir).
Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 54/1964 tentang pemberian kuasa kepada Pemerintah Daerah Dati II untuk menyesuaikan tarif bea sapuan pasar dengan keadaan sekarang.
Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 54/1964 tentang pemberian kuasa kepada Pemerintah Daerah Dati II untuk menyesuaikan tarif bea sapuan pasar dengan keadaan sekarang.
Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/1964 tanggal 27 Maret 1964 tentang penyaluran pegawai – pegawai DIY yang bekerja pada Biro Pemerintahan Umum DIY yang telah dihapuskan dengan Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 25/1964.
Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/1964 tanggal 27 Maret 1964 tentang penyaluran pegawai – pegawai DIY yang bekerja pada Biro Pemerintahan Umum DIY yang telah dihapuskan dengan Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 25/1964.
Salinan Surat Keputusan KGPAA Paku Alam No. 1/ws/1956 tentang pemberian pangkat kedudukan Bupati Pamong Praja kepada Tumenggung Atmadiningrat Bupati Anom.
Salinan Surat Keputusan KGPAA Paku Alam No. 1/ws/1956 tentang pemberian pangkat kedudukan Bupati Pamong Praja kepada Tumenggung Atmadiningrat Bupati Anom.
Salinan Surat Keputusan KGPAA Paku Alam VIII No. 2/Wa/1954 tentang pemberian pangkat kedudukan Bupati Anom kepada Wedono Kartowinata dan Wedono Tirtawinata .
Salinan Surat Keputusan KGPAA Paku Alam VIII No. 2/Wa/1954 tentang pemberian pangkat kedudukan Bupati Anom kepada Wedono Kartowinata dan Wedono Tirtawinata .
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend 2/6/15 tanggal 1956 tentang pembentukan panitia penapisan pelamar Akademi Pemerintah Dalam Negeri.
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend 2/6/15 tanggal 1956 tentang pembentukan panitia penapisan pelamar Akademi Pemerintah Dalam Negeri.
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend 7/1/16 tanggal 6 Pebruari 1956 perihal Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Malang termasuk golongan asrama tipe A.
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend 7/1/16 tanggal 6 Pebruari 1956 perihal Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Malang termasuk golongan asrama tipe A.
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.3/3/5 tanggal 14 Agustus 1956 tentang dinas bagian B yang terdapat dalam keputusan tanggal 12 Juli 1954 Nomor Pend.2/16/39 menjadi KPP Bagian A dan KPP Bagian B.
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.3/3/5 tanggal 14 Agustus 1956 tentang dinas bagian B yang terdapat dalam keputusan tanggal 12 Juli 1954 Nomor Pend.2/16/39 menjadi KPP Bagian A dan KPP Bagian B.
Hasil 161 s.d 170 dari 532