Showing 532 results
Archival descriptionKementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 17 Juli 1957 perihal Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tanggal 6 Juli 1957 Nomor 19/D.P.D/1957 tentang pengesahan putusan Rapat Tilik Desa Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 September 1956 mengenai Peraturan Ronda Desa.
Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 17 Juli 1957 perihal Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tanggal 6 Juli 1957 Nomor 19/D.P.D/1957 tentang pengesahan putusan Rapat Tilik Desa Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 September 1956 mengenai Peraturan Ronda Desa.
Turunan Telegram Pemerintah Kantor Jakarta tanggal 18 Maret 1964 dari atas nama Menteri Dalam Negeri, Kepala Bagian Arsip/ Ekspedisi tentang perintah untuk mengganti anggota DPRDGR yang terlibat organisasi terlarang GPII.
Turunan Telegram Pemerintah Kantor Jakarta tanggal 18 Maret 1964 dari atas nama Menteri Dalam Negeri, Kepala Bagian Arsip/ Ekspedisi tentang perintah untuk mengganti anggota DPRDGR yang terlibat organisasi terlarang GPII.
Konsep perkiraan potensi Sosial-Ekonomi Dati II Gunungkidul Team Proyek Gunungkidul.
Konsep perkiraan potensi Sosial-Ekonomi Dati II Gunungkidul Team Proyek Gunungkidul.
Surat dari Dewan Gerakan Nasional Transmigrasi Daerah Tingkat I Jogjakarta kepada Pimpinan Cabang BNI Unit II Jogjakarta perihal penandatanganan yang berhak atas surat-surat berharga milik Dewan Gerakan Nasional Transmigrasi DIY (DGNT DIY).
Surat dari Dewan Gerakan Nasional Transmigrasi Daerah Tingkat I Jogjakarta kepada Pimpinan Cabang BNI Unit II Jogjakarta perihal penandatanganan yang berhak atas surat-surat berharga milik Dewan Gerakan Nasional Transmigrasi DIY (DGNT DIY).
Surat dari Kepala Daerah DIY kepada Kepala Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY tanggal 6 Juni 1969 perihal Surat Keputusan DPRD Gotong Royong Kabupaten Bantul Nomor 09/Kep/DPRD-GR/IV/69 tentang pengkaryaan Busa Robur Milik Pemda Kabupaten Bantul.
Surat dari Kepala Daerah DIY kepada Kepala Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY tanggal 6 Juni 1969 perihal Surat Keputusan DPRD Gotong Royong Kabupaten Bantul Nomor 09/Kep/DPRD-GR/IV/69 tentang pengkaryaan Busa Robur Milik Pemda Kabupaten Bantul.
Surat dari Kejaksaan Tinggi DIY kepada Sri Paduka Wakil KDH DIY perihal penunjukan wakil dalam Team Koordinasi Peradilan Kilat Pemilu DIY.
Surat dari Kejaksaan Tinggi DIY kepada Sri Paduka Wakil KDH DIY perihal penunjukan wakil dalam Team Koordinasi Peradilan Kilat Pemilu DIY.
Radiogram dari Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur seluruh Indonesia Isi Berita bahwa tanggal 1 Juni 1971 hari lahir Pancasila yang bertepatan dengan 40 hari wafatnya Ketua Umum PNI Hadisubeno akan diadakan selamatan di tiap-tiap Kota Wilayah/ Cabang PNI di daerah-daerah
Radiogram dari Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur seluruh Indonesia Isi Berita bahwa tanggal 1 Juni 1971 hari lahir Pancasila yang bertepatan dengan 40 hari wafatnya Ketua Umum PNI Hadisubeno akan diadakan selamatan di tiap-tiap Kota Wilayah/ Cabang PNI di daerah-daerah
Results 191 to 200 of 532