Menampilkan 608 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Kantor Pengawas Kuangan DIY, Nomor DPU/3609 tanggal 19 Maret 1952 tentang perhitungan uang persediaan Tahun 1951.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Kantor Pengawas Kuangan DIY, Nomor DPU/3609 tanggal 19 Maret 1952 tentang perhitungan uang persediaan Tahun 1951.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY tentang Permohonan pangkat kalenggahan untuk Lurah Desa Tirtiharjo Kapanewon Galur.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY tentang Permohonan pangkat kalenggahan untuk Lurah Desa Tirtiharjo Kapanewon Galur.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintahan DIY perihal usul gedung-gedung perumahan rakyat dibeli oleh Pemerintah Daerah.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintahan DIY perihal usul gedung-gedung perumahan rakyat dibeli oleh Pemerintah Daerah.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada P.P. Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Januari 1956 perihal pengiriman kembali putusan Dewan Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 Maret 1955, tentang peraturan tata tertib kuburan baru.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada P.P. Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Januari 1956 perihal pengiriman kembali putusan Dewan Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 Maret 1955, tentang peraturan tata tertib kuburan baru.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang pernyataan pegawai golongan F Sdr. R.W. Projosuroto tidak menjadi anggota sesuatu partai politik
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang pernyataan pegawai golongan F Sdr. R.W. Projosuroto tidak menjadi anggota sesuatu partai politik
Surat dari Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah (DJAPPP) Cabang Semarang kepada semua instansi pemerintah sipil baik vertikal maupun otonom di Jateng dan DIY, perihal instruksi pembelian tekstil di PDN.
Surat dari Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah (DJAPPP) Cabang Semarang kepada semua instansi pemerintah sipil baik vertikal maupun otonom di Jateng dan DIY, perihal instruksi pembelian tekstil di PDN.
Surat dari Kantor Pembukuan Anggaran DIY kepada Kepala Jawatan/Kantor Pemerintahan Umum perihal uang persediaan (UJAD) Tahun Anggaran 1951.
Surat dari Kantor Pembukuan Anggaran DIY kepada Kepala Jawatan/Kantor Pemerintahan Umum perihal uang persediaan (UJAD) Tahun Anggaran 1951.
Surat dari Kantor Pengairan DIY kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai Daerah DIY tentang pengangkatan pengamat tehnik pada pekerjaan jaringan Eksploitasi Irigasi Pundong.
Surat dari Kantor Pengairan DIY kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai Daerah DIY tentang pengangkatan pengamat tehnik pada pekerjaan jaringan Eksploitasi Irigasi Pundong.
Surat dari Kantor Penghubung Kraton (Dwarapura) Jogjakarta kepada Komandan Kepala Staf Kodim 0734 Jogjakarta perihal permohonan ijin penggunaan Alun-alun Utara untuk pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke XXV ABRI 5 Oktober 1970.
Surat dari Kantor Penghubung Kraton (Dwarapura) Jogjakarta kepada Komandan Kepala Staf Kodim 0734 Jogjakarta perihal permohonan ijin penggunaan Alun-alun Utara untuk pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke XXV ABRI 5 Oktober 1970.
Surat dari Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum Daerah DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 a/B-1/TH/65, tanggal 26 Januari 1965 perihal Peraturan Daerah DIY Nomor 1/1964 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton โ€œKuntjiโ€ tidak berhubungan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum.
Surat dari Kantor Perundang-undangan dan Tata Hukum Daerah DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 a/B-1/TH/65, tanggal 26 Januari 1965 perihal Peraturan Daerah DIY Nomor 1/1964 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton โ€œKuntjiโ€ tidak berhubungan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum.
Hasil 351 s.d 360 dari 608